JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) Eriko Sotarduga mengatakan kalau Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menyampaikan rencana reshuffle Kabinet Indonesia Maju kepada para ketua umum partai koalisi.

Menurut Eriko, biasanya Presiden Jokowi selalu memberi tahu dahulu para ketua umum partai pendukung pemerintah jika hendak melakukan perombakan kabinet.

"Karena kalau ada seperti itu (reshuffle), pasti akan ada pemberitahuan kepada ketua umum, mengajak ketua umum bertemu. Sampai saat ini, secara resmi ataupun secara nonformal kami belum melihat itu," kata Eriko di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (01/07/2020).

Meski begitu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI tersebut menuturkan kalau pihaknya menanggapi opsi reshuffle yang dilontarkan Jokowi saat sidang kabinet secara positif.

Eriko berpendapat penyampaian opsi reshuffle ini merupakan cara Jokowi untuk memberi motivasi kepada para menteri untuk bekerja lebih maksimal.

Menurutnya, Reshuffle kabinet bukan sebuah hal yang salah, perombakan kabinet sah dilakukan oleh Presiden Jokowi selaku kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.

"Kalau dalam bermain sepak bola beliau memerlukan penggantian pemain atau pergantian profesional yang mengerjakan tugas-tugas, itu kan sah-sah saja," tuturnya.

Politisi Kelahiran Medan ini menyampaikan bahwa Presiden Jokowi memiliki karakter tersendiri dalam menyampaikan pesan yang tidak sama dengan orang.

"Masing-masing pemimpin mempunyai karakternya sendiri, dan menurut kami ini hal-hal yang sangat wajar apa yang disampaikan kemarin," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi membuka opsi melakukan reshuffle kabinet agar pemerintah bisa optimal menghadapi dampak pandemi virus corona. Opsi tersebut terlontar dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni lalu.

"Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle, sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan," kata Jokowi dalam video yang diunggah akun Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/06/2020).