JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota DPR RI dari fraksi PKS Sukamta menilai, sikap Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu yang tetap bersikeras akan melakukan aneksasi ke Tepi Barat Palestina pada 1 Juli 2020 meskipun mendapat kecaman PBB dan mayoritas negara dunia mencerminkan arogansi para agresor.
Menurut Sukamta yang juga Anggota Komisi 1 DPR RI itu, jika Netanyahu benar-benar lakukan rencana gilanya tersebut, ia dapat dikategorikan sebagai penjahat perang.
"Pencaplokan wilayah Tepi Barat, penghancuran permukiman dan pengusiran warga Palestina ini jelas kejahatan perang yang nyata. Saya kira kejahatan Netanyahu ini bisa disejajarkan dengan Hitler," tegasnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (01/07/2020).
Karena, sambung dia, selama ini ia terus melakukan upaya rasialis secara terstruktur dan sistemik untuk menduduki tanah Palestina.
"Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) perlu melakukan penyelidikan terhadap Netanyahu."
Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Polhukam ini juga menyambut baik sikap Pemerintah yang terus mendukung perjuangan rakyat Palestina dan juga DPR yang hari ini (30/6/2020) melalui pernyataan sikap Komisi 1 menyatakan penolakan terhadap rencana aneksasi Tepi Barat.
"Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri perlu terus mengoptimalkan diplomasi secara bilateral maupun multilateral menggalang dukungan berbagai negara. DPR juga diharapkan dapat menggalang sikap parlemen se-Dunia untuk menolak upaya perampasan wilayah Tepi Barat," harapnya.
Lebih lanjut Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS berharap melalui keanggotan tidak tetap PBB, Indonesia dapat mendorong terbitnya resolusi DK PBB untuk penghentian aneksasi Tepi Barat.
Tak hanya itu, Sukamta juga mendorong Pemerintah Indonesia dapat mengajukan sidang umum istimewa PBB sebagaimana pernah dilakukan pada tahun 2009 terkait dengan isu Kota Yerusalem dan Palestina.
"Intinya harus ada intervensi secara nyata untuk hentikan rencana aneksasi Tepi Barat. Jika PBB dan organisasi internasional tidak mampu hentikan rencana aneksasi ini kita khawatir hal ini akan memicu konflik dalam skala yang lebih besar. Tentu ini akan semakin memudarkan upaya penyelesaian konflik yang telah dilakukan," tegasnya.
