Oleh Alfin Pulungan pada hari Kamis, 09 Jul 2020 - 07:24:31 WIB
Bagikan Berita ini :

MPR dan APKASI Tandatangani MoU Sosialisasi Empat Pilar MPRĀ 

tscom_news_photo_1594233450.jpg
Penandatanganan MoU Sosialisasi Empat Pilar MPRĀ  (Sumber foto : Dok. Humas MPR)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua MPR Bambang Soesatyo menyambut hangat penandatanganan MoU antara MPR RI dengan Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) untuk meluaskan cakupan Sosialisasi Empat Pilar MPR hingga ke berbagai pelosok daerah. Kehadiran kepala daerah untuk menyemarakan Empat Pilar MPR RI akan menjadi tambahan daya dorong MPR RI dalam membumikan Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

Bamsoet mengatakan kepala daerah merupakan ujung tombak dalam mengelola tata kehidupan bermasyarakat. Semangat membangun daerah, lanjut dia, harus diselaraskan dengan semangat membangun ikatan kebangsaan. Disinilah letak urgensi perlunya para kepala daerah terlibat dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI.

"Sehingga bisa bersama-sama menguatkan narasi kebangsaan yang berisikan nilai-nilai luhur bangsa, baik kepada perangkat pemerintah daerah maupun kepada seluruh lapisan masyarakat," kata Bamsoet usai mengisi Sosialisasi Empat Pilar MPR di Gedung MPR, Jakarta Pusat, kemarin (8/7).

Politikus Golkar memaparkan, Pasal 18 ayat 1 UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur oleh undang- undang.

Frasa ”dibagi atas”, dalam arti bukan ”terdiri atas”, menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan, di mana kedaulatan negara berada di Pusat. Sedangkan frasa ”terdiri atas” merujuk pada konsep federalisme, di mana kedaulatan berada di tangan masing-masing negara bagian.

"Para pendiri bangsa menyadari karena kemajemukan bangsa, formulasi organisasi bernegara tidak bisa dikelola dengan menerapkan paham sentralistik. Kebijakan yang sentralistik hanya akan menjadikan daerah sebagai objek, dan mengesampingkan hak dan kewenangan daerah untuk mengatur urusan daerahnya sesuai karakteristik, kondisi objektif, serta potensi yang dimiliki masing-masing daerah," papar Bamsoet.

Bamsoet meyakini dengan melibatkan para kepala daerah, Sosialisasi Empat Pilar MPR RI akan berjalan semakin efektif dengan diwarnai kearifan dan budaya lokal setempat. Di samping itu, upaya ini juga bisa menguatkan dinamika kehidupan masyarakat di 416 Kabupaten di seluruh Indonesia agar tetap memiliki keterkaitan dengan kehidupan nasional.

"Sebagai negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, telah memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Empat Pilar MPR RI akan semakin meneguhkan prinsip demokrasi pemerintahan daerah tidak menyimpang dari kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Bamsoet.

Turut hadir pengurus APKASI antara lain Ketua Umum Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi), Sekretaris Jenderal Najmul Akhyar (Bupati Lombok Utara), serta anggota lainnya seperti Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Bupati Bogor Ade Yasin, Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, serta Direktur Eksekutif Sarman Simanjorang.

tag: #mpr  #pancasila  #uud-45  #bhineka-tunggal-ika  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Lewat DPR RI, Bambang Patijaya Bantu Perjuangkan Nasib Guru Honorer di Babel

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 04 Des 2020
PANGKALPINANG (TEROPONGSENAYAN) --Anggota DPR RI Bambang Patijaya menyatakan tekad dan kesiapannya untuk mengawal perjuangan para guru honorer dan tenaga kependidikan non kategori di atas usia 35 ...
Berita

Benny Wenda Deklarasi Papua Merdeka, DPR: Pepera Itu Sudah Final

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin berharap agar kegaduhan dan polemik soal Papua dihentikan. Menurutnya, saat ini Provinsi Papua sudah resmi menjadi ...