Berita
Oleh Alfin Pulungan pada hari Thursday, 09 Jul 2020 - 15:30:00 WIB
Bagikan Berita ini :

Pemerintah Ekstradisi Maria Pauline, DPR: Bukti Negara Komitmen Penegakan Hukum

tscom_news_photo_1594277793.jpg
Ketua Komisi III DPR, Herman Herry (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Ketua Komisi III DPR, Herman Herry, mengapresiasi penuntasan ekstradisi pelaku pembobolan kas BNI Maria Pauline Lumowa dari Serbia. Menurutnya, proses ekstradisi ini tak lepas dari sinergi yang baik antara sesama lembaga penegak hukum, termasuk Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Tentu kita harus mengapresiasi pendekatan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan Menteri Yasonna Laoly yang melakukan diplomasi hukum terhadap otoritas Serbia sehingga ekstradisi ini terwujud, begitu juga kepada pihak kepolisian dan kejaksaan atas upaya terpadu dalam proses penegakan hukum atas Maria Pauline Lumowa," kata Herman kepada wartawan, Kamis, 9 Juli 2020.


Teropong Juga:

> Setelah Buron 17 Tahun, Pembobol BNI 1,7 Triliun Akhirnya Dibawa ke Jakarta


Politikus PDI Perjuangan ini mengungkapkan proses ekstradisi terhadap Maria selama ini tidak mudah dan bahkan sempat ditolak oleh negara Belanda. Saat itu Maria sendiri pernah tinggal dan menjadi warga negara Belanda.

"Keberhasilan mengekstradisi Maria Pauline Lumowa ini juga merupakan bukti komitmen dan kehadiran negara dalam penegakan hukum. Ini sekaligus memberi pesan bahwa negara tidak akan berhenti melakukan penindakan terhadap siapa pun yang melakukan tindak pidana di negeri ini," kata politikus yang akrab disapa HH ini.

Diketahui, delegasi Indonesia yang dipimpin Menkumham Yasonna Laoly tiba di Tanah Air pada Kamis (9/7/) dari Serbia dengan membawa Maria Pauline Lumowa yang telah buron selama 17 tahun.

Maria Pauline Lumowa


Adapun Maria Pauline Lumowa disebut melarikan diri ke Singapura pada September 2003 atau sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka pembobolan kas BNI.

Maria Pauline Lumowa sebelumnya menggondol uang senilai Rp 1,7 Triliun dari BNI dengan Letter of Credit fiktif. "Kabar ini adalah angin segar bagi penegakan hukum di Indonesia," kata Herman.

"Kini saatnya lembaga penegak hukum untuk menyelesaikan proses peradilan terhadap Maria Pauline Lumowa dan menuntaskan kasus ini secara menyeluruh," pungkasnya.

tag: #maria-pauline-lumowa  #bni  #menkumham-yasonna-laoly  #komisi-iii  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
TS.com Vacancy: Marketing
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: I Nyoman Parta
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: Adies Kadir
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: Ali Wongso Sinaga
advertisement
Dompet Dhuafa: Zakat Fitrah
advertisement
Domper Dhuafa: Sedekah Quran
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Daya Beli Masyarakat Masih Lemah, Legislator Demokrat Ini Sebut Kenaikan PPN Tidak Relevan

Oleh Bachtiar
pada hari Sabtu, 15 Mei 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi XI DPR RI Didi Irawadi Syamsuddin menilai, rencana pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun depan ...
Berita

Diduga Penumpang Lakukan Swafoto, Perahu Oleng dan Tenggelam, 9 Orang Hilang

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Perahu yang ditumpangi sekitar 20 orang wisatawan lokal mengalami kecelakaan dan tenggelam di Waduk Kedung Ombo, Dukuh Bulu Desa Wonoharjo Kecamatan Kemusu, Kabupaten ...