Oleh Sahlan Ake pada hari Sabtu, 11 Jul 2020 - 13:07:14 WIB
Bagikan Berita ini :

Tegas, Ibas Minta Serapan Anggaran Kesehatan Dipercepat

tscom_news_photo_1594447634.jpg
Ketua Fraksi Demokrat Ibas saat audiensi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dengan FPD di ruang rapat FPD Gedung Nusantara Lt 9, Senayan, Jakarta, Jumat (10/7/2020). (Sumber foto : Dokumen Fraksi Demokrat)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono meminta pemerintah memalui kementerian terkait, mempercepat serapan anggapan kesehatan. Selain itu, distribusi peralatan kesehatan juga harus dimaksimalkan.

‘’Distribusi peralatan kesehatan, juga belum maksimal. Kami merasakan keprihatinan tenaga medis, bagaikan tentara di garis perbatasan yang hendak berperang tetapi tidak dibekali dengan senjata,’’ papar Ibas, sapaan dewan dari dapil Jatim VII itu dalam audiensi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dengan FPD di ruang rapat FPD Gedung Nusantara Lt 9, Senayan, Jakarta, Jumat (10/7/2020).

Ibas sendiri menegaskan bahwa FPD akan terus mengawal kebijakan penanganan Covid-19 yang belum sepenuhnya sesuai harapan. Penyarapan dana Covid-19 yang belum maksimal, jiga disebutkan Ibas sebagai concern FPD yang terus disampaikan kepada pemerintah.


Dalam kesempatan audiensi ini, Ketua IDI Dr Daeng M Faqih antara lain menjelaskan bahwa realisasi pencairan insentif untuk tenaga medis baru sebesar Rp 437,3 miliar kepada 99.309 tenaga medis yang menangani covid-19 per 2 Juli 2020. Rincian 99.309 orang yang menerima insentif ini terdiri dari 43.952 tenaga medis pusat dan 55.357 tenaga medis daerah.

‘’Angkanya baru mencapai 7,80 persen dari dana insentif yang dianggarkan pemerintah sebesar Rp5,6 triliun. Pemerintah mengalokasikan dana 3,7 triliun secara bertahap melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk insentif tenaga kesehatan di daerah dan 1,9 triliun untuk tenaga kesehatan di wilayah pusat serta santunan kematian sebesar 60 miliar. Untuk itu, perlu ada upaya akselerasi proses verifikasi pencairan insentif tenaga kesehatan,’’ kata Daeng.


Terkait hal ini, anggota FPD yang juga Wakil Ketua Komisi X, Dede Yusuf mengatakan bahwa anggaran untuk penanganan Covid-19 merupakan concern bersama.

‘’Kemaren kami coba merelokasi dana pendidikan 5 Triliun untuk mendambah relawan tenaga medis, terutama mahasiswa semester akhir yang ditugaskan di berbagai rumah sakit dan membantu pemerintah daerah. Kita pengen tahu juga apakah itu sudah benar-benar dilakukan? Karena anggarannya lumayan besar,’’ kata Dede sambil menambahkan bahwa saat realokasi, semua anggaran dipotong untuk penanganan Covid-19.

Hal lain, Kemenkes menetapkan batas tertinggi pemeriksaan rapid test antibodi untuk mendeteksi virus corona (Covid-19) sebesar Rp. 150.000 yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor HK. 02.02/I/28755/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi rapid test antibodi.


"Namun, belum ada standarisasi harga untuk tes swab yang saat ini harganya cukup mahal dengan besaran yang variatif. Padahal pasar semakin kompetitif, harusnya harganya menjadi lebih murah, jangan sampai tes ini menjadi ladang bisnis. Untuk itu, HET dan tata niaga untuk tes swab juga perlu ditetapkan guna memberikan kepastian harga pada masyarakat,’’ demikian disampaikan Daeng.


Mengenai masalah ini, anggota FPD dari Komisi IX Aliyah Mustika menyampaikan bahwa ‘keluhan’ IDI akan disampaikan ke Komisinya. ‘’Ya, kita juga merasa miris dengan masalah rapid test ini. Banyak keluarga tidak mampu yang harus diprioritaskan karena sedang hamil, misalnya,’’ kata Aliyah.


Aliyah juga menyatakan prihatin terkait banyaknya korban meninggal dari tenaga kesehatan (nakes). ‘’Kami juga ikut menyalurkan santunan kematian untuk nakes dan sudah tersalur senilai 294 miliar. Khusus untuk santunan kematian sudah diterima oleh 32 orang. Tentu kami tidak berharap hal ini tidak meningkat,’’ katanya.


Dalam pertemuan ini IDI juga mengungkapkan bahwa kasus positif per 8 Juli bertambah 1.853 kasus baru yang merupakan angka tertinggi dengan total akumulatif mencapai 68.079 orang. Ada beberapa faktor yang mendorong kenaikan jumlah positif covid-19 yang terkonfirmasi yaitu pemeriksaan orang yang datang ke rumah sakit dan orang yang terlacak dalam pelacakan dari kasus positif meningkat, ada peningkatan di lokasi tertentu, kemampuan laboratorium untuk memeriksa jumlah sampel meningkat.


Proses diagnostik pada kasus covid-19 juga dinilai lamban. Hal ini menjadi kelemahan penanganan Covid-19 di Indonesia.

‘’Kemampuan laboratorium masih sangat terbatas, sehingga antrean sampel yang sangat banyak membutuhkan waktu kisaran 1-2 minggu hingga sampel atau diagnosanya bisa diketahui. Persoalan ini mesti segera ada solusinya dalam menghadapi kondisi yang penuh keterbatasan,’’ kata Daeng M Faqih, Ketua Umum IDI.

IDI juga menyampaikan, ketika pemerintah mulai melonggarkan pembatasan di berbagai wilayah, jumlah tenaga medis yang meninggal juga meningkat. IDI mencatat, 48 dokter tutup usia di tengah wabah hingga 8 Juli 2020.


Dalam kesempatan ini juga disampaikan keprihatinan terhadap munculnya kasus terbaru, yakni 200 orang Calon Perwira TNI AD di Jawa Barat yang positif Covid-19. Kasus lain, sebanyak 84 tenaga medis yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura, Kota Jayapura diketahui positif terinfeksi selama melayani pasien di RSUD Jayapura Maret hingga Juni 2020.

tag: #ibas  #fraksi-demokrat  #idi  #covid-19  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement