JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Fraksi Partai Demokrat menggelar Audiensi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di ruang rapat FPD Gedung Nusantara Lt 9, Senayan, Jakarta, Jumat (10/07/2020).
Dalam audiensi yang dihadiri Ketua Umum IDI Dr. Daeng M Faqih dan kolega beserta para pimpinan dan anggota FPD ini antara lain membahas tantangan dan hambatan yang dihadapi dokter dalam penanganan Covid-19.
IDI juga mengungkapkan bahwa kasus positif per 8 Juli bertambah 1.853 kasus baru yang merupakan angka tertinggi dengan total akumulatif mencapai 68.079 orang.
Ada beberapa faktor yang mendorong kenaikan jumlah positif covid-19 yang terkonfirmasi yaitu pemeriksaan orang yang datang ke rumah sakit dan orang yang terlacak dalam pelacakan dari kasus positif meningkat, ada peningkatan di lokasi tertentu, kemampuan laboratorium untuk memeriksa jumlah sampel meningkat.
IDI juga memaparkan Proses diagnostik pada kasus covid-19 juga dinilai lamban dan Hal ini menjadi kelemahan penanganan Covid-19 di Indonesia.
‘’Kemampuan laboratorium masih sangat terbatas, sehingga antrean sampel yang sangat banyak membutuhkan waktu kisaran 1-2 minggu hingga sampel atau diagnosanya bisa diketahui. Persoalan ini mesti segera ada solusinya dalam menghadapi kondisi yang penuh keterbatasan,’’ papar Daeng M Faqih, dalam audiensi tersebut.
IDI juga mengatakan ketika pemerintah mulai melonggarkan pembatasan di berbagai wilayah, jumlah tenaga medis yang meninggal juga mengalami peningkatan, tercatat 48 dokter tutup usia di tengah wabah hingga 8 Juli 2020.
"Sebagian dokter meninggal setelah kontak dengan pasien tanpa gejala yang berobat ke klinik mereka, selain dokter, 41 perawat tutup usia setelah terinfeksi virus corona,’’ katanya.
Selanjutnya, pihak IDI juga menegaskan bahwa pelonggaran PSBB dinilai terlalu dini karena angka kasus baru saja mencapai puncaknya sementara tes massif saja belum sepenuhnya dilakukan.
Hal lain, Kemenkes menetapkan batas tertinggi pemeriksaan rapid test antibodi untuk mendeteksi virus corona (Covid-19) sebesar Rp. 150.000 yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor HK. 02.02/I/28755/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi rapid test antibodi.
‘’Namun, belum ada standarisasi harga untuk tes swab yang saat ini harganya cukup mahal dengan besaran yang variatif. Padahal pasar semakin kompetitif," tegasnya.
"Harusnya harganya menjadi lebih murah, jangan sampai tes ini menjadi ladang bisnis. Untuk itu, HET dan tata niaga untuk tes swab juga perlu ditetapkan guna memberikan kepastian harga pada masyarakat,’’ sambung Daeng.
Sementara, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono mengapresiasi kerja tulus para dokter dan tenaga medis di berbagai daerah di Tanah Air.
Ibas mengatakan bahwa FPD dan Partai Demokrat telah turut serta meringankan beban masyarakat melalui Gerakan Nasional Partai Demokrat lawan Corona dan Gerakan Nasional Partai Demokrat Peduli dan Berbagi.
‘’Alhamdulillah, sedikit walaupun tidak sebesar pertolongan yang memang dibutuhkan Tanah Air. Kami menggalang support dari internal kader, anggota FPD dan dari jejaring lainnya yang kemudian kita menyerahkan bantuan-bantuan secara langsung dan secara nasional,’’ kata Ibas.
Ibas juga menegaskan bahwa FPD secara konsisten akan terus mengawal kebijakan penanganan Covid-19 yang belum sepenuhnya sesuai harapan.
Penyarapan dana Covid-19 yang belum maksimal, juga disebutkan Ibas sebagai concern FPD yang terus disampaikan kepada pemerintah.
‘’Distribusi peralatan kesehatan, juga belum maksimal. Kami merasakan keprihatinan tenaga medis, bagaikan tentara di garis perbatasan yang hendak berperang tetapi tidak dibekali dengan senjata,’’ tegasnya.
Ditegaskan Ibas, komitmen pemihakan FPD terang benderang ditunjukkan dalam berbagi sikap, selain membantu masyarakat melalui program sosial, FPD sudah sejak awal menyampaikan rekomendasi penanganan Covid-19, dan menolak pembahasan sejumlah RUU—seperti RUU Ciptaker dan RUU HIP—agar pemerintah dan DPR fokus pada penanganan Covid-19 dan segala dampaknya.
