JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Buruh dan Mahasiswa melakukan aksi unjuk sebagai catatan kritik terhadap usulan RUU Cipta Kerja.
Menanggapi hal tersebut, Politisi Nasdem yang juga Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengatakan kalau hal tersebut wajar dan merupakan proses politik yang harus dihormati.
Menurut Willy, dalam setiap pembuatan kebijakan tentu tidak bisa menyenangankan semua pihak, namun pembuat kebijakan tetap harus memperhatikan semua suara yang berkembang.
“Kita harus hormati unjuk rasa kawan-kawan buruh sebagai upaya menyuarakan kepentingannya. Bahkan kami di DPR sangat terbuka terhadap semua catatan yang disampaikan oleh para stakeholder. Baleg sudah mengundang pakar, praktisi, akademisi dan kalangan lainnya,” kata Willy dalam keterangannya kepada wartawan, di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/07/20).
Politisi kelahiran Solok ini menuturkan bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja saat ini masih terus baru memasuki klaster perijinan dan masih ada banyak detail yang masih terus didialogkan.
Willy menyebutkan dalam setiap pembahasan klaster didahului dengan mengundang para stakeholder agar dapat memperoleh masukan.
“Kita tidak bisa tiba-tiba menghentikan pembahasan RUU ini, karena sampai saat ini belum ada pencabutan dari presiden. Jadi akan lebih baik jika sementara ini, kawan-kawan buruh yang memiliki catatan kritik terhadap RUU Cipta kerja menyampaikannya secara resmi tertulis kepada DPR. Nanti juga akan kami undang secara resmi dalam pembahasan,” tuturnya.
Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR ini menegaskan kalau sejak awal fraksinya mengusulkan untuk mengubah nama RUU Cipta Kerja agar lebih sesuai dengan mayoritas isi pengaturannya.
Selain itu Fraksi NasDem juga mengusulkan untuk memindahkan pembahasan ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja pada pembahasan yang lebih komprehensif semisal di revisi UU Ketenagakerjaan.
“NasDem sejak awal berkomitmen untuk memindahkan klaster ketenagakerjaan ini karena banyak hal detail yang harus diatur secara komprehensif, bukan hanya bongkar pasang pasal seperti Omnibus,” tegasnya.
Willy memaparkan kalau RUU Cipta Kerja saat ini dibutuhkan untuk mengantisipasi perkembangan situasi global demi kesejahteraan rakyat Indonesia.
Penurunan ekonomi global, perkembangan kesempatan strategis dan peluang pembangunan yang bisa diambil Indonesia menurutnya harus dapat dimanfaatkan maksimal.
“RUU Cipta Kerja yang kita bahas di DPR ini untuk rakyat Indonesia seutuhnya. Kalaupun ada kritik di sana-sini hal itu bisa kita selesaikan dengan dialog bermartabat. Bahwa mungkin saja RUU ini bisa mengganggu kepentingan internasional atau negara lain, mungkin saja," paparnya.
"Tapi pada prinsipnya, ini adalah kedaulatan kita. Kita ingat dulu ada negara yang begitu ribut ketika DPR bahas UU Tax Amnesty, ternyata negara yang ribut itu juga menikmati banyak potensi Indonesia. Kritik itu harus kita kelola juga dengan baik,” sambungnya.
Menutup keteranganya, Anggota Komisi I DPR RI ini menambahkan kalau buruh yang berunjuk rasa dan kritik dari pihak manapun terhadap RUU Cipta Kerja merupakan catatan baik dalam proses pembuatan kebijakan.
Dia malah mendorong, siapapun yang memiliki catatan kritis untuk menyampaikan secara resmi tertulis kepada DPR agar menjadi perhatian bersama.
“Siapapun yang punya kritik dan catatan atas RUU CIpta Kerja silahkan datang berikan secara tertulis kepada DPR. Atau bisa kirim ke saya sebagai catatan yang akan diperjuangkan Fraksi NasDem dalam pembahasan RUU Cipta Kerja ini. Jangan juga kita memaksakan kehendak sendiri di dalam proses-proses kebijakan. Sama-sama kita bangun negeri in,” pungkasnya.
