JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang juga Wakil Ketua UmumSentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)mendukung pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) SOKSI pada 24-26 Juli 2020 di Jakarta, yang akan dilangsungkan secara hybrid. Hybrid dimaksud adalah mengkombinasikan kehadiran fisik dengan virtual, sebagai bagian dari pelaksanaan protokol kesehatan mencegah penyebaran Covid-19.
"Ini mungkin akan menjadi Munas pertama pemilihan Ketua Umum sebuah organisasi kemasyarakatan yang dilangsungkan secara virtual. Terobosan SOKSI tersebut patut ditiru oleh berbagai Ormas lainnya. Sehingga pandemi Covid-19 bukan menjadi halangan bagi sebuah Ormas untuk melakukan penguatan dan konsolidasi organisasi," ujar Bamsoet saat bersama pengurus Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI bertemu Ketua Dewan Pembina SOKSI sekaligus juga Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie, di Jakarta, Rabu (22/7/20).
Turut hadir para pengurus Depinas SOKSI, antara lain Plt Ketua Umum Bobby Suhardiman, Wakil Ketua Umum Ahmadi Noor Supit, dan Pengurus DPD VII SOKSI DKI Jakarta A. Mahadi Nasution.
Mantan Ketua DPR RI ini menuturkan, dalam Munas SOKSI juga akan dibahas tentang keberadaan RUU BPIP yang baru saja diusulkan pemerintah sebagai pengganti RUU HIP. Sebagai ormas yang lahir pada tahun 1960-an dan menjadi antitesis/perlawanan terhadap berbagai organisasi yang berbau komunisme, SOKSI punya kepentingan menjaga Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Serta berkepentingan untuk terus ikut terlibat dalam pembinaan ideologi Pancasila kepada segenap elemen bangsa.
"Rasanya kurang elok jika keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai lembaga yang bertugas mengawal pembinaan ideologi bangsa, justru hanya didasarkan pada Peraturan Presiden saja. Lebih tepat jika diatur dalam undang-undang," tandas Bamsoet.
Pengurus Dewan Pimpinan Daerah VIII Soksi DKI Jakarta, A. Mahadi Nasution menerangkan, saat ini sudah tidak ada lagi dualisme dalam tubuh SOKSI. Keberadaan "perkumpulan SOKSI" yang didirikan pada tahun 2016 tak akan menghalangi penguatan dan konsolidasi SOKSI yang didirikan oleh (almarhum) Prof. Suhardiman pada tahun 1960.
"Semua generasi tahu bahwa SOKSI didirikan oleh Prof. Suhardiman pada tahun 1960, yang kemudian juga turut membidani lahirnya Partai Golkar. Hingga akhir hayatnya di tahun 2015, beliau selalu berjuang membesarkan SOKSI. Jadi kalau ada perkumpulan SOKSI yang didirikan pada tahun 2016, mereka bukanlah kesatuan dari SOKSI yang memiliki akar historis sebagai pendiri Partai Golkar," terang Mahadi Nasution.
Plt Ketua Umum SOKSI Bobby Suhardiman menambahkan, sebagai Ormas yang turut membidani lahirnya Partai Golkar yang notabene partai penjaga Pancasila, SOKSI juga akan memanfaatkan pelaksanaan Munas sebagai ajang penguatan dan konsolidasi organisasi. Sehingga bisa membantu kemenangan Partai Golkar di Pilkada dan Pemilu 2024.
"Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto akan hadir dan memberikan sambutan dalam Munas SOKSI 24-26 Juli 2020 di Jakarta. Beliau akan menegaskan bahwa SOKSI dan Partai Golkar merupakan satu kesatuan inti plasma perjuangan bangsa," pungkas Bobby Suhardiman.
Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan NasionalSentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) pimpinan Ali Wongso Sinaga berharap sengketa kepengurusan dengan Ade Komaruddin (Akom) bisa direkonsiliasi. Sebagai salah satu ormas pendiri partai Golkar, Ali menilai perpecahan tidak akan bagus untuk menyokong majunya partai.
Hal itu disampaikan Ali Wongso Sinaga dalam konferensi persnya di Jakarta, Selasa (21/7). Dalam konferensi pers itu, Ali Wongso Sinaga didampingi Wakil Ketua Umum Depinas SOKSI Erwin Ricardo, Ketua Depinas SOKSI Ansyari dan Wakil Sekjen Depinas SOKSI Helmi Zen.
"Kami menghendaki konsolidasi SOKSI yang mempersatukan keluarga besar SOKSI yang masih belum mau bersatu dengan prinsip menjunjung tinggi konstitusi (AD/ART)," kata Ali di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2020).
Ali pun berharap agar jalur inskonstitusional tidak dilakukan oleh kubu Akom. Seperti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Musyawarah Nasional (Munas) agar tidak dilaksanakan. SebabSurat Keterangan Terdaftar (SKT) SOKSI versi Akom sudah dicabut oleh Kemendagri pada 3 Desember 2019.
"Dan fakta organisasi SOKSI memandang bahwa pencabutan SKT tersebut merupakan langkah tegas dan cermat Kemendagri melaksanakan asas-asas pemerintahan yang baik dalam rangka menegakkan kepastian hukum dibidang Ormas," imbuhnya.
Selain itu, Ali menilai rencana Mukernas dan Munas SOKSI versi Akom telah melanggar AD/ART. "Kami Depinas SOKSI yang sah secara konstitusional dan hukum serta pemegang hak cipta atas nama dan seni logo SOKSI yang dilindungi UU dengan ini mengimbau kepada pihak tertentu tersebut untuk menahan diri," jelasnya.
Atas dasar itu, Ali berharap Presiden Joko Widodo, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan pihak kepolisian agar mempertimbangkan ulang untuk menghadiri Mukernas dan Munas SOKSI versi Akom.
"Ya kami berharap agar simbol-simbol kenegaraan tersebut bisa secara bijak menyikapi permasalahan SOKSI ini secara menyeluruh," tutupnya.
