JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) sepakat dengan SOKSI akan bekerjasama dalam rangka percepatan pemberdayaan desa, dan keduanya akan menadatangani MoU dalam waktu dekat ini.
Hal itu dinyatakan Ketua Umum PPDI H.Mujito bersama Kertua Umum SOKSI, Ali Wongso Sinaga seusai acara silaturahmi dan dialog Depinas SOKSI dengan DPP PPDI pada Kamis sore (30/7) di Jakarta.
Ketum SOKSI yang juga mantan anggota pansus dan tim perumus UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa itu, menegaskan bahwa SOKSI terpanggil mendorong percepatan pemberdayaan desa adalah konsekuensi logis dari komitmen SOKSI untuk mensukseskan percepatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, sebab rakyat Indonesia adalah mayoritas berada di desa, sesuai keputusan MUNAS X SOKSI Tahun 2017 lalu.
"Program kerjasama SOKSI-PPDI ini akan kami fokuskan pada tiga pokok program aksi. Pertama, pelatihan dan bimbingan petani desa profesional. Kedua, aktualisasi peran BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) merupakan motor penggerak ekonomi desa dengan bidang usaha yang tepat dan manajemen yang profesional serta akses yang memadai. Ketiga, pendidikan politik bangsa (nation character building) yang menumbuhkan kesadaran warga desa memiliki hak dan kewajiban memajukan bangsa dengan etos kerja keras dan profesionalisme serta gotong royong dalam kekeluargaan untuk mempercepat pemberdayaan desa dalam pembangunan bangsa sebagai pengamalan Pancasila", kata Ali Wongso.
Sementara, Ketua Bidang Pertanian Depinas SOKSI, Ir.Tony Saritua menjelaskan konsep SOKSI dalam pertanian adalah membangun manusianya menjadi petani desa profesional yang mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas produksinya sekaligus menurunkan biaya produksinya serta bagaimana pola menjualnya dengan harga yang optimal untuk kepentingan petani.
Ini sangat perlu dalam kondisi dimana para petani padi menghadapi harga-harga pupuk, pestisida, herbisida yang terus menaik sedangkan harga gabah tidak naik, serta banyaknya hama perusak yang membuat beban petani makin berat. Maka SOKSI perlu segera hadir ditengah para petani desa bersama PPDI untuk menolong mereka, papar Ketua SOKSI Bidang Pertanian itu.
Sekjen SOKSI yang memandu dialog SOKSI-PPDI itu menambahkan bahwa SOKSI juga siap untuk turut serta mendukung akses BUMDES terhadap banyak hal yang dibutuhkan guna aktualisasi peranannya.
"Seperti dalam pendirian "market place digital" yang diperlukan mendukung pemasaran hasil pertanian desa hingga bagaimana Bumdes agar mendapatkan akses "brokering" dan "trading" yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan masing-masing desa," ucapnya.
Pada kesempatan dialog itu, pula ada keluhan dari PPDI seperti beredarnya "isue akan dihapuskannya dana desa" yang membuat mereka pessimis, namun Ketum SOKSI, Ali Wongso menguatkan optimisme mereka kembali dengan menanggapi langsung bahwa kita semua mesti percaya bahwa pemerintah itu adalah pelaksana UU dan Presiden Jokowi kita percaya baik dan konsisten sehingga tidak mungkin pemerintah melakukan kebijakan yg tak sesuai dg UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yg berlaku, disisi lain ada DPR RI yang punya tugas mengawasi pelaksanaan UU itu serta berkewajiban mengalokasikan anggaran dana desa dalam APBN sesuai UU Desa yang berlaku serta kosekuensi logis mensukseskan pemangunan nasional.
Ketum PPDI bersama para pengurus PPDI yang hadir sangat menyambut antusias rencana kerjasama kemitraan dengan SOKSI itu sambil mereka memekikkan salam perjuangan SOKSI "maju terus - pantang mundur" dengan semangat yang militan.
Ketum PPDI H.Mujito meyakini kemitraan dengan SOKSI niscaya sesuai dg apa yg kami harapkan selama ini yaitu desa akan jadi ujung tombak mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
Silahturahmi dan dialog itu juga turut dihadiri para pegurus DPP PPDI lainnya selain dari unsur Depinas SOKSI antara lain Bendum SOKSI Minadi , Ketua Ansari Wiriasaputra dan para Ketua lainnya dan Wakil Sekjen Tulus Sitanggang serta para Wakil Sekjennya.
