Berita
Oleh Givary Apriman pada hari Friday, 07 Agu 2020 - 12:30:00 WIB
Bagikan Berita ini :

PKB Terkejut Jokowi Kurangi Anggaran Untuk Kementerian Penyedia Kebutuhan Pangan

tscom_news_photo_1596776427.JPG
Luluk Nur Hamidah (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Politisi PKB Luluk Nur Hamidah mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera melakukan normalisasi anggaran bagi Kementerian yang menyediakan kebutuhan pangan Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lima sektor ini memengaruhi 65 persen produk domestik bruto (PDB) dan dari lima sektor tersebut, hanya satu sektor yang terbilang tumbuh positif.

Tercatat, kontribusi sektor pertanian pada PDB dalam catatan BPS memiliki peningkatan pada kuartal kedua, sebanyak 15,46 persen, sedangkan di tahun 2019 di kuartal yang sama hanya mencapai 13,57 persen.

Sejak awal, Luluk kerap menyuarakan bahwa di saat situasi seperti pandemik virus corona baru (Covid-19), pertanian adalah sektor yang akan bisa survive dari keterpurukan.

Apalagi Mengingat kebutuhan pangan bagi 267 juta jiwa masyarakat Indonesia tidak akan berubah dan cenderung akan mengalami peningkatan.

Luluk mengamati kalau sektor industri terganggu proses produksinya karena bencana non alam Covid-19, justru para para petani tetap menjalankan aktivitas produksi secara stabil.

"Pertanian nggak akan berhenti produksi, mereka tetap menjalankan aktivitas produksi, petani tidak mengalami PHK (pemutusan hubungan kerja), petani satu-satunya entitas yang merdeka. Sebaliknya kalau di pabrik kan ditentukan oleh sistem, saat pandemik ini terbukti pertanian yang tetap produktif," ujar Luluk melalui keterangan yang diterima Teropong Senayan, Jumat (07/08/2020).

Anggota Komisi IV DPR RI tersebut mengatakan kalau sejak awal pandemi dirinya mengaku terkejut dengan kebijakan yang diambil Jokowi mengurangi anggaran Kementerian yang terkait erat dengan penyediaan kebutuhan pangan.

Ia menyebut saat terjadi refocusing anggaran yang dilakukan malah memotong anggaran Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Menurutnya, Keputusan Presiden Jokowi ini mengesankan bahwa pemerintah benar-benar disorientasi menghadapi krisis yang berpotensi menimbulkan dampak lain dari pandemi corona.

Apalagi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo nampak bekerja keras menyediakan kebutuhan pangan meski alokasi anggarannya dikurangi.

"Kita kecewakan presiden justru mengurangi anggaran pertanian dari Rp 21 Tjadi Rp 14 T, KKP dari Rp 6,4 menjadi Rp 4 triliun, ini ngak keliru nih? padahal kan masyarakat butuh pangan, selagi ada waktu untuk mengambil pilihan sebaiknya Presiden ambil keputusan kembalikan anggaran dua kementerian itu. Bahkan kalau perlu ditambah," katanya.

Ketua DPP PKB bidang hubungan luar negeri tersebut meyakini di saat situasi ekonomi minus dan pertanian mengalami suatu perkembangan positif.

Cara yang paling efektif adalah bagaimana menggenjot sektor pertanian untuk melepaskan diri bagi Indoensia lepas dari resesi.

"Pulihkan saja anggaran yang dipotong, karena penyangga pangan yang terkait dengan ikan dan pertanian, intinya ini dinormalisasi itu kan kaitannya dengan meningkatnya produktivitas, perbaikan sarana dan prasarana pertanian, ini momentum untuk menata pertanian kita," pungkasnya.

tag: #pkb  #jokowi  #kementerian-pertanian  #kementeri-kelautan-dan-perikanan  #corona  #dpr  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Banner Ramadhan Ir. Ali Wongso Sinaga
advertisement
Banner Ramadhan H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
advertisement
Dompet Dhuafa: Sedekah Yatim
advertisement
Banner Ramadhan Mohamad Hekal, MBA
advertisement
Banner Ramadhan Sartono Hutomo, SE, MM
advertisement
Dompet Dhuafa: Parsel Ramadan
advertisement
Dompet Dhuafa: Zakat Fitrah
advertisement
Domper Dhuafa: Sedekah Quran
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Usulkan Hapus Hak Tagih ke UMK, Darmadi: Bisa Jadi Bukti Bahwa Negara Jadi Perisai Rakyatnya

Oleh Bachtiar
pada hari Sabtu, 17 Apr 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Para pelaku usaha Ultra Mikro Kecil (UMK) kerap kali kesulitan menyelesaikan tunggakan saat melakukan pinjaman ke pihak bank, baik bank swasta maupun pelat merah. Imbasnya, ...
Berita

Tak Sesuai Dengan Beberapa UU, TB Hasanuddin Desak Pemerintah Cabut PP 57/2021 Tentang SNP

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin mengecam terbitnya Pemerintah (PP) No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam PP ini ...