JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah mengarahkan APBN 2021 untuk pemulihan sektor UMKM dan sektor padat karya. Menurutnya, sektor UMKM semestinya memainkan peran besar dalam program pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi korona.
“Hampir 60 persen PDB nasional bersumber dari sektor UMKM dan 97 persen tenaga kerja nasional menggantungkan hidupnya dari sektor ini,” kata Puan dalam pidatonya pada Rapat Paripurna pembukaan masa persidangan I Tahun 2020-2021di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2020).
Guna merealisasikan hal itu, Puan menuturkan campur tangan pemerintah pada UMKM dengan memberikan program bantuan dan penguatan sangat diperlukan. Apalagi, jika pemerintah memberikan perhatian khusus juga pada pelaku usaha, termasuk UMKM dan sektor padat karya, di sisi supply side agar program pemulihan ekonomi nasional pada demand side terlengkapi.
“Pada demand side, pemulihan yang dilakukan pemerintah agar memberikan penekanan pada upaya mengatasi penurunan derajat kesejahteraan rakyat yang meluas, mengantisipasi meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, mengantisipasi penurunan daya beli rakyat, PHK, berkurangnya pendapatan rumah tangga, dan menigkatnya rakyat yang membutuhkan bantuan sosial,” jelas Puan.
Perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI ini menilai pemulihan ekonomi seyogianya menjadi salah satu fokus pada APBN 2021 selain penguatan bidang kesehatan, pemulihan sosial, transformasi strategis, serta penguatan reformasi.
Meski demikian, Puan mengatakan DPR akan tetap memastikan upaya pemulihan ekonomi ini tidak serampangan dan tetap sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
“Salah satu fokus pengawasan yang akan dilakukan DPR RI adalah pengawasan terhadap penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya, baik itu yang menyangkut urusan bidang kesehatan, perlindungan sosial, ekonomi, UMKM, pendidikan, pilkada, pariwisata, dan bidang lain yang terdampak,” kata Puan.
Sesuai dengan tugas konstitusional, cucu Presiden Soekarno ini memastikan setiap langkah pemulihan sosial dan ekonomi nasional yang dilakukan telah memenuhi peraturan perundang-undangan, memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tata kelola yang baik, dan mencegah terjadinya moral hazard.
Puan juga berharap segenap komponen bangsa bisa memperlakukan pandemi Covid-19 sebagai peluang untuk melakukan transformasi strategis, khususnya dalam membangun kekuatan ekonomi nasional di bidang pangan dan industri nasional.
Hal ini, menurut Puan, senada yang dilakukan negara-negara lain di dunia. Pada saat ekspor-impor mengalami kontraksi secara global, semua negara gencar memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dalam negerinya.
Ia menginginkan Indonesia juga dapat mengambil kesempatan ini untuk membangun kekuatan di bidang pangan dan membangun industri nasional berbasis bahan baku dalam negeri.
“DPR RI tentu mendukung upaya pemerintah melakukan reformasi untuk mewujudkan APBN yang efisien dalam menciptakan kemakmuran bagi rakyat, APBN yang dapat membuat rakyat merasakan kehadiran negara melalui pelayanan publik yang semakin baik, rakyat merasakan kesejahteraannya meningkat, mudah mendapatkan pelayanan kesehatan, mudah mendapatkan pelayanan pendidikan, mudah mendapatkan bansos yang diperlukan, rakyat merasakan kehadiran negara yang melindungi dan mengayomi hidupnya,” pungkasnya.
