JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Fraksi Partai Demokrat DPR RI menyoroti capaian indikator makro ekonomi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 yang meleset dari target. Sebagai contoh, lifting minyak hanya mencapai 746 ribu barel per hari (bph) dari target775 ribu bph.
Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat Vera Febyanthy juga mengatakan mengenai Ekonomi padatahun 2019 yang hanya tumbuh diangka 5,02 persen, atau lebih rendah dari target APBN 2019,yakni 5,3 persen. Ditambah pertumbuhan ekonomi tahun lalu juga melambat dibandingkan capaian 2018,yaitu 5,17 persen juga menjadi sorotan.
“Kami di Fraksi Partai Demokrat mencermati dalam lima tahun terakhir, Pemerintah belum pernahmencapai target pertumbuhan sebagaimana diamanatkan dalam APBN,” kata Vera Febyanthy saatmembacakan pandangan Fraksi Partai Demokrat terhadap Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawabanatas Pelaksanaan APBN TA 2019 pada Rapat Paripurna di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (18/08/2020).
Anggota Komisi XI DPR RI tersebut juga menuturkan kalau pihaknya juga mencatat realisasiinflasi pada 2019 sebesar 2,72 persen, atau di bawah target inflasi yang dipatok, yakni 3 persen.Kemudian, rata-rata nilai tukar rupiah di kisaran Rp 14.146 per dolar Amerika Serikat (AS) sepanjang 2019,dari target Rp 15.000 per dolar AS.
“Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah dan Bank Indonesia untuk terus berkoordinasi dalampelaksanaan bauran kebijakan ekonomi dan fiskal agar stabilitas nilai tukar rupiah tetap terjaga," tuturnya.
Realisasi rata-rata tingkat suku bunga, surat perbendaharaan negara tahun 2019 sebesar 5,62 persen.Sehingga, masih kata Vera, ke depannya Pemerintah harus terus menjaga dan memprhatikan ikliminvestasi di Indonesia.
“Khususnya terkait risiko investasi yang dapat mempengaruhi kenaikan suku bunga pinjaman yang akan berdampak padabeban pembayaraan bunga,” tandasnya.
Seperti diketahui pada tahun 2019, defisit APBN tembus mencapai Rp 353 triliun. Defisit tersebutmencapai 2,2 persen dari PDB. Realisasi defisit tersebut meningkat dari posisi 2018 yang hanya sebesarRp 269,4 triliun atau 1,82 persen dari PDB.
Selain itu, kenaikan utang pada 2019 menjadi Rp 4.778 triliun juga menjadi sorotan. Meski terdapat sejumlahkritik dan catatan, namun Fraksi Partai Demokrat sepakat untuk melanjutkan pembahasan RUU P2APBN 2019 untukditetapkan menjadi undang-undang.
