JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Presiden Joko Widodo melantik 17 anggota Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) periode 2020-2025 tanpa mempertimbangkan rekomendasi asosiasi profesi kesehatan. Dasar hukum pengangkatan adalah Keputusan Presiden Nomor 55/M Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KKI tertanggal 11 Agustus 2020.

Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher menyebut pelantikan anggota KKI berpotensi melanggar perundang-undangan.

"Pelantikan anggota KKI periode 2020-2025 oleh presiden berpotensi menabrak UU, karena sebagaimana amanat UU No 29/2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan Presiden menetapkan keanggotaan KKI atas usul Menkes (Menteri Kesehatan) yang harus berdasarkan usulan dari organisasi profesi,” kata Netty dalam keterangan tertulis, Rabu, 26 Agustus 2020.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini mengaku khawatir pelantikan anggota KKI yang tanpa rekomendasi dari organisasi profesi tersebut akan menganggu percepatan koordinasi di bidang kesehatan.

"Peran KKI sebagaimana yang diatur UU sangat strategis untuk membangun sistem kesehatan di Indonesia, sehingga membutuhkan koordinasi yang rapi dengan asosiasi. Jadi aneh kalau setelah anggota KKI dilantik tapi tidak bisa "konek" dengan asosiasi kesehatan,” ketusnya.

Netty Prasetiyani

Dalam UU 29 Tahu 2004 menyebutkan KKI mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran dalam rangka meningkatkan mutu. KKI juga bertugas meregistrasi dokter dan dokter gigi; mengesahkan standar profesi dokter dan dokter gigi; dan melakukan pembinaan.

Melihat strategisnya peran KKI, Netty meminta kisruh pemilihan anggota KKI harus diselesaikan secara baik dan berkepala dingin.

"Jangan sampai kisruh pemilihan ini jadi bumerang bagi pembangunan sistem kesehatan di Indonesia. Apalagi kita sedang perang melawan Covid-19 yang membutuhkan energi besar terutama bidang kesehatan. Oleh karenanya kita berharap kisruh ini selesai dengan cara yang baik," tandasnya.