Oleh Sahlan pada hari Senin, 31 Agu 2020 - 13:26:52 WIB
Bagikan Berita ini :

Soal Gugatan RCTI-INews, Rullyandi: Sulit Dikabulkan MK

tscom_news_photo_1598855212.jpg
Muhammad Rullyandi Pakar Hukum Tata Negara (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai, gugatan terkait uji materi Undang-Undang no 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang dilayangkan RCTI dan I-News tidak relevan dengan semangat zaman.

Bahkan menurutnya, gugatan tersebut bisa jadi akan kandas jika dilihat dari perspektif konstitusi.

"Pandangan saya soal gugatan terhadap UU penyiaran di Mahkamah Konstitusi (MK). Tebakan saya akan sulit dikabulkan MK," kata Rullyandi kepada wartawan, Senin (31/08/2020).

Alasannya, lanjut dia, media sosial hadir seiring dengan kebebasan hak konstitusional setiap warga negara untuk mengakses dan memanfaatkan perkembangan teknologi global sebagai bagian dari masyarakat madani.

Selain itu, kata dia, sisi sosial yang bernilai positif salah satu dari penggunaan media sosial (youtube, instagram dan lain-lain) yaitu sebagai bagian dari alat pemersatu bangsa (connecting people).

"Sebagai bagian dari umat manusia dalam menggunakan hak kebebasan berekspresi yang dijamin pemenuhannya oleh negara sepanjang tidak bertentangan dengan nilai agama, moral, keamanan dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam undang-undang," tegasnya.

tag: #mahkamah-konstitusi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Banner Ramadhan Ir. Ali Wongso Sinaga
advertisement
Banner Ramadhan H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
advertisement
Dompet Dhuafa: Sedekah Yatim
advertisement
Banner Ramadhan Mohamad Hekal, MBA
advertisement
Banner Ramadhan Sartono Hutomo, SE, MM
advertisement
Dompet Dhuafa: Parsel Ramadan
advertisement
Dompet Dhuafa: Zakat Fitrah
advertisement
Domper Dhuafa: Sedekah Quran
advertisement
Lainnya
Berita

Tak Sesuai Dengan Beberapa UU, TB Hasanuddin Desak Pemerintah Cabut PP 57/2021 Tentang SNP

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 16 Apr 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin mengecam terbitnya Pemerintah (PP) No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam PP ini ...
Berita

Larangan Mudik, Doni Monardo: Jangan Ada Yang Keberatan Agar Tidak Menyesal

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Letjen TNI Dr. (H.C.) Doni Monardo tak hentinya mengingatkan kembali ...