Oleh Alfin Pulungan pada hari Rabu, 02 Sep 2020 - 10:56:09 WIB
Bagikan Berita ini :

Wah, Praktik Mahar Politik DiprediksiĀ  Meningkat di Pilkada 2020

tscom_news_photo_1599018915.jpeg
Spanduk kampanye Pilkada (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo memprediksi praktik mahar politik masih akan terjadi pada pemilihan kepala daerah (Pilkada 2020). Menurutnya, umumnya praktik mahar politik terus meningkat seiring penutupan masa pendaftaran calon kepala daerah.

Dari situ, para bakal calon kandidat beramai-ramai menyerahkan imbalan kepada partai politik agar mendapatkan rekomendasi parpol untuk mencalonkan diri.

"Saya kira potensi ini akan semakin besar ketika hari-hari terakhir pendaftaran paslon. Karena tentu ini menjadi usaha-usaha keras dari seluruh bakal calon untuk mendapatkan parpol sebagai perahu untuk maju menjadi calon kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota," kata Ratna dalam rapat virtual yang digelar Selasa, 1 September 2020.

Praktik mahar politik sejatinya dilarang dialam pilkada. Larangan tersebut secara eksplisit tertuang dalam Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang bunyinya, parpol atau gabungan partai dilarang menerima imbalan.

Ratna Dewi Pettalolo


Ada pula Ayat (4) yang menyebut, setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan pilkada. Sanksi mahar politik diatur pada Pasal 187B dan Pasal 187C UU yang sama.

Bagi parpol yang sengaja menerima imbalan pada proses pencalonan dapat dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan serta denda paling sedikit Rp 300 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Sementara, setiap orang atau lembaga yang sengaja memberikan imbalan dalam proses pencalonan, dapat dipidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 60 bulan serta denda minimal Rp 300 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

Ratna mengungkapkan, meski larangan dan sanksi mahar politik telah diatur jelas, Bawaslu kerap kali kesulitan dalam menangani persoalan ini. Hal ini salah satunya disebabkan karena singkatnya waktu penanganan.

"Tidak mudah bagi kita ya karena pertama soal keterbatasan waktu 3+2 (hari waktu penanganan), waktu yang sangat singkat ini tentu tidak mudah proses pembuktian dalam penanganan pelanggaran mahar politik," katanya.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Semula, hari pemungutan suara pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

tag: #mahar-politik  #pilkada-2020  #bawaslu  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Advertisement
Top Up Jackcard Kamu Dengan JakOne Mobile
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Fraksi PKS: Ulama dan Santri Terdepan Dalam Meneguhkan Kedaulatan NKRI

Oleh Sahlan Ake
pada hari Sabtu, 24 Okt 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Memperingati Hari Santri 22 Oktober 2020 Fraksi PKS DPR RI menggelar Zoominar dengan Tema "Meneladani Peran Ulama dan Santri Dalam Meneguhkan Kedaulatan NKRI" ...
Berita

Diduga Sering Cemarkan Nama Baik NU, Gus Nur Ditangkap Polisi

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap Sugi Nur Raharja atau akrab disapa Gus Nur terkait kasus dugaan ujaran kebencian yang bermuatan SARA dan penghinaan. ...