JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Sabtu, 12/9 lalu, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan secara resmi telah mengumumkan pemberlakuan kembali (Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Total yang efektif berlaku pada hari Senin 14 September 2020 sampai dengan dua minggu ke depan.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan dunia usaha sekalipun berat atas kebijakan tersebut karena akan menghentikan dan mengurangi aktivitas usaha tetap akan menerima dan memahami pemberlakuan kembali PSBB untuk menekan laju penularan Covid 19 yang sudah sangat mengkawatirkan di DKI Jakarta dan sekitarnya.
Menurut Sarman, pengusaha sangat menyayangkan Pemerintah tidak kompak menyikapi kebijakan pemberlakukan kembali PSBB yang diumumkan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, padahal keputusan tersebut sesuai dengan arahan Presiden yang harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Beberapa Menteri yang terkesan tidak setuju dan menolak pemberlakuan kembali PSBB tersebut menggambarkan bahwa ego sektoral masih sangat menonjol dalam lingkungan birokrasi kita.
“Dalam situasi seperti ini mestinya pemerintah harus kompak, jangan mempertontonkan ketidak kompakan yang membuat masyarakat bingung. Jika memang tidak setuju seyogyanya dapat dibahas tuntas dalam rapat koordinasi, tidak perlu sampai mengumbar di media sehingga menciptakan pro kontra dan kegaduhan, karena untuk mematikan mata rantai penyebaran Covid 19 kuncinya adalah kebersamaan dari semua elemen masyarakat termasuk pelaku usaha,” ujar Sarman.
Dikatakan Sarman, pengusaha sangat mengapresiasi Menteri BUMN selaku Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Erick Thohir yang menyampaikan sikap pemerintah yang akan proaktif menyambut perkembangan terkini terkait PSBB di DKI Jakarta.
“Pak Erick Tohir dalam keterangan resminya Minggu, 13/9 lalu, menyampaikan bahwa kesehatan lebih utama dan program sosial yang dijalankan Komite merupakan satu kesatuan dengan kesehatan. Karena kesehatan lebih utama, mari kita sama-sama saling menjaga sebab program sosial yang dijalankan komite merupakan satu kesatuan dengan kesehatan," ungkap Sarman.
Sarman menambahkan kegiatan perkantoran yang meliputi 11 sektor, kantor pemerintahan/ASN dan perusahaan swasta diputuskan tetap berjalan dengan syarat dibatasi menjadi 25 persen dan akan berlangsung selama dua minggu.
Menurut Sarman dukungan pemerintah pusat terhadap kebijakan pemerintah daerah sudah jelas, yakni totalitas dalam penegakan disiplin terkait Inpres Nomor: 6/2020.
Operasi yustisi, lanjut dia, melibatkan TNI dan Polri untuk kampanye jaga jarak dan menghindari kerumunan dalam rangka operasi yustisi penggunaan masker Pilkada 2020 yang aman, damai dan sehat.
