Oleh Givary Apriman pada hari Senin, 21 Sep 2020 - 08:59:31 WIB
Bagikan Berita ini :

Usai JK Dan PBNU, Kini Giliran KAMI Yang Meminta Pilkada Serentak Ditunda

tscom_news_photo_1600653554.JPG
Presidium KAMI Gatot Nurmantyo (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Desakan supaya pemerintah untuk menunda penyelenggaraan pilkada serentak 2020 seiring pandemik Covid-19 yang kian mengkhawatirkan terus disuarakan oleh kelompok masyarakat.

Setelah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Nahdlatul Ulama, kini Komite Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) juga meminta supaya pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ditunda.

"KAMI meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan penyelenggara negara khususnya pemerintah untuk membatalkan/menunda pelaksanaan pilkada tersebut sampai dengan batas waktu yang aman bagi rakyat Indonesia," ujar Presidium KAMI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo melalui keterangannya, Minggu (20/09/2020).

Gatot mengatakan kalau KPU dan pemerintah perlu memiliki perasaan keprihatinan (sense of crisis) terhadap pandemi Covid-19 yang melanda tanah air dan persebarannya masih meninggi dengan korban yang semakin banyak.

"Pembatalan/penundaan tersebut sejalan dengan pikiran KAMI bahwa pemerintah harus mengutamakan penanggulangan masalah kesehatan dan keselamatan rakyat dari pada hal lain, baik pemberian stimulus ekonomi maupun program politik," katanya.

Mantan Panglima TNI tersebut juga menuturkan bahwa tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dimana pemerintah wajib melindungi seluruh masyarakat Indonesia.

"Hal ini semata mata untuk menunaikan amanat Pembukaan UUD 1945 bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi segenap rakyat dan tanah tumpah darah Indonesia," tuturnya.

Gatot menilai pelaksanaan pilkada saat ini yang potensial mendorong laju pandemi akan dinilai sebagai pelanggaran terhadap amanat konstitusi tersebut.

Serta melanggar janji Presiden Joko Widodo sendiri yang pernah menyatakan akan mengutamakan kesehatan dari pada ekonomi.

"Sesuai Maklumat Menyelamatkan Indonesia, KAMI meminta kepada semua pihak, khususnya pemerintah, untuk bersungguh-sungguh menanggulangi Pandemi Covid-19, dalam perkataan maupun perbuatan nyata, serta bersikap taat asas terhadap amanat konstitusi," pungkasnya.

tag: #gatot-nurmantyo  #kami  #jusuf-kalla  #pbnu  #pilkada-2020  #corona  #uud-45  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Advertisement
Top Up Jackcard Kamu Dengan JakOne Mobile
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Kepercayaan Publik Kepada Partai Demokrat dan PKS Meningkat Pasca Penolakan UU Ciptaker

Oleh Rihad
pada hari Senin, 19 Okt 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi dua pihak yang paling banyak menerima citra positif dari Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Hal itu ...
Berita

Waspada, Cuti Panjang Bisa Tingkatkan Penularan Covid-19

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Lonjakan kenaikan kasus penularan COVID-19 saat libur panjang selama lima hari, sejak Rabu (28/10) hingga Minggu (1/11) 2020 harus dicegah. Hal itu disampaikan Presiden Joko ...