Oleh Alfin Pulungan pada hari Minggu, 27 Sep 2020 - 10:32:50 WIB
Bagikan Berita ini :

Jawaban Bagi Pihak yang Mendesak Penundaan Pilkada, Komisi II: Paslon Bisa Dihukum Jika....

tscom_news_photo_1601177549.jpg
Massa pendukung Muhamad-Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengabaikan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19 saat datang ke kantor KPU Kota Tangerang Selatan mengawal pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota. (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi korona yang merupakan revisi dari PKPU nomor 6 tahun 2020. Dalam peraturan tersebut, KPU berhak mengenakan sanksi bagi paslon yang melanggar protokol kesehatan dengan memberikan peringatan tertulis.

Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus mengatakan, meski dalam revisi PKPU tak mengatur sanksi pidana bagi pelanggar protokol korona, terdapat aturan lain yang sudah mengatur hal itu seperti dalam UU Kesehatan.

Namun, ia menegaskan PKPU hasil revisi sudah memuat sejumlah larangan dan bukan hanya sekadar imbauan. "Sekarang bentuknya larangan. Kalau imbauan kan tidak ada sanksi kalau larangan ada sanksi. Sanksi itu sebetulnya juga ada yang bersifat pidana. Jangan hanya melihat di PKPU-nya saja," kata Guspardi dalam keterangan tertulis, Ahad (27/9).

Melalui PKPU Nomor 13 Tahun 2020, aparat penegak hukum seperti TNI dan Polri dapat membubarkan kegiatan yang berpotensi mengumpulkan massa juga semakin jelas.

Guspardi juga menuturkan, di samping PKPU tersebut, juga sudah ada surat edaran dari Mendagri yang telah disampaikan ke seluruh kepala daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota tentang optimalisasi penerapan pelaksanaan protokoler kesehatan Covid -19.

Politikus Partai Amanat Nasional ini mengatakan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 merupakan jawaban sejumlah pihak yang mendesak penundaan pilkada, seperti MUI, NU dan Muhammadiyah.

"PKPU nomor 13 adalah merupakan respon Komisi II dan pemerintah terhadap surat edaran yang disampaikan oleh NU, Muhammadiyah dan elemen masyarakat lainnya terhadap tingginya kepedulian mereka terhadap pelaksanaan pilkada yang dikhawatirkan akan memicu timbulnya klaster baru Covid -19" katanya.

tag: #pilkada-2020  #kpu  #komisi-ii  #guspardi-gaus  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
TS.com Vacancy: Marketing
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: I Nyoman Parta
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: Adies Kadir
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: Ali Wongso Sinaga
advertisement
Dompet Dhuafa: Zakat Fitrah
advertisement
Domper Dhuafa: Sedekah Quran
advertisement
Lainnya
Berita

Vera Febyanthy Bagikan Paket Lebaran di 3 Kabupaten

Oleh Sahlan Ake
pada hari Selasa, 11 Mei 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Di tengah pandemi Covid-19 yang masih mengancam, Hari Raya Idul Fitri 1442 H pasti akan terasa berbeda. Tapi masyarakat harus tetap merasakan sukacita, meskipun sekadar ...
Berita

Bamsoet: Civitas Akademika Universitas Udayana Dukung MPR RI Miliki Kewenangan Susun dan Tetapkan PPHN

BALI (TEROPONGSENAYAN) --Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi dukungan civitas akademika Universitas Negeri Udayana agar MPR RI kembali memiliki kewenangan menyusun dan menetapkan Pokok-Pokok ...