Oleh Givary Apriman pada hari Kamis, 08 Okt 2020 - 12:30:32 WIB
Bagikan Berita ini :

Syarief Hasan Minta Pemerintah Segera Lakukan Evaluasi RUU Ciptaker

tscom_news_photo_1602135013.JPG
Politisi Demokrat Syarief Hasan (Sumber foto : Teropong Senayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengatakan pemerintah harus segera lakukan evaluasi terhadap RUU Cipta Kerja.

Hal tersebut dikarenakan semakin meluasnya penolakan dari buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain, ditambah respons negatif dari investor global terkait RUU yang telah disetujui DPR RI pada Senin (5/10/2020).

Menurutnya, penolakan tersebut harusnya menjadi pertimbangan Pemerintah untuk menunda dan mengevaluasi kembali RUU Cipta Kerja.

"Jangan hanya mempertimbangkan korporasi besar, tetapi juga lindungi rakyat dan lingkungan untuk anak cucu kita yang akan datang," kata Syarief melalui keterangannya, Rabu (07/10/2020).

Politisi Demorkat tersebut menyoroti alasan Pemerintah dan beberapa fraksi di DPR RI yang menyetujui RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) menjadi UU karena tidak hanya rakyat dan buruh yang menolak.

Penolakan terhadap RUU Ciptaker tersebut juga muncul dari berbagai lembaga investor global yang menyatakan rasa prihatinannya pada Ominibuslaw.

Syarief menyebut sebanyak 35 investor global mengungkapkan keprihatinan mereka lewat sebuah surat terbuka yang ditujukan kepada Pemerintah Indonesia.

"Sebanyak 35 investor yang prihatin tersebut merupakan investor yang mengelola dana hingga US$ 4,1 Triliun, di dalamnya, terdapat lembaga investasi Aviva Investors, Robeco, Legal & General Investment Management, Church of England Pensions Board, hingga Sumitomo Mitsui Trust Asset Management yang telah mendunia," ungkapnya.

Syarief menuturkan keprihatinan para investor global dengan potensi negatif dari RUU Cipta Kerja menunjukkan pemerintah kurang memahami tentang iklim investasi di Indonesia.

"Selama ini pemerintah selalu mengatasnamakan investasi untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja, padahal investor global juga telah menolak. Jadi, UU Cipta Kerja ini diperuntukkan kepada siapa," tuturnya.

Politisi Senior ini juga menyarankan supaya Pemerintah lebih bijak dalam melihat persoalan RUU Cipta Kerja, saat ini bisa dilihat demonstrasi terjadi dimana-mana dan pemerintah belum mampu membendungnya.

"RUU Cipta Kerja yang disetujui dengan cara tidak benar, malah akan menimbulkan polemik baru yang kontraproduktif dengan langkah pemerintah dalam upaya menanggulangi dampak kesehatan dan ekonomi akibat pandemi Covid-19," tandasnya.

tag: #syarief-hasan  #partai-demokrat  #ruu-ciptaker  #covid-19  #dpr  #omnibus-law  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
TS.com Vacancy: Marketing
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: I Nyoman Parta
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: Adies Kadir
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: Ali Wongso Sinaga
advertisement
Dompet Dhuafa: Zakat Fitrah
advertisement
Domper Dhuafa: Sedekah Quran
advertisement
Lainnya
Berita

Daya Beli Masyarakat Masih Lemah, Legislator Demokrat Ini Sebut Kenaikan PPN Tidak Relevan

Oleh Bachtiar
pada hari Sabtu, 15 Mei 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi XI DPR RI Didi Irawadi Syamsuddin menilai, rencana pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun depan ...
Berita

Diduga Penumpang Lakukan Swafoto, Perahu Oleng dan Tenggelam, 9 Orang Hilang

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Perahu yang ditumpangi sekitar 20 orang wisatawan lokal mengalami kecelakaan dan tenggelam di Waduk Kedung Ombo, Dukuh Bulu Desa Wonoharjo Kecamatan Kemusu, Kabupaten ...