Oleh Givary Apriman pada hari Jumat, 09 Okt 2020 - 15:35:06 WIB
Bagikan Berita ini :

Aktivis 98 : Pemerintah Ngawur!! Siapa Yang Mau Investasi Saat Indonesia Di Lockdown Negara Lain

tscom_news_photo_1602232485.jpeg
Haris Rusly Moti (Sumber foto : Teropong Senayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Aktivis 98 Haris Rusli Moti mengatakan kalau Presiden Jokowi, Menko Maritim & Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang bertanggungjawab atas kekacauan & kerusakan akibat unjuk rasa mahasiswa & buruh.

Haris mengaku heran pada pemerintah saat Indonesia di lockdown oleh negara lain malah mengesahkan RUU Ciptaker dengan dalih untuk datangkan Investor.

"Reaksi keras tersebut terjadi akibat pemerintah yg ngawur paksakan kehendak untuk sahkan Omnibuslaw, Siapa yg mau investasi di zaman ketika seluruh negara melockdown dirinya," kata Haris melalui keteranganya, Jumat (09/10/2020).

Haris juga menuturkan bila bulan Februari dan Maret 2021 kita diterjang kembali Covid gelombang ketiga yg diperkirakan matikan puluhan ribu nyawa.

Menurutnya, kesalahan itu ada pada Presiden Jokowi, Kemenko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Kemenko Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Itu akibat pemaksaan kehendak Pemerintah @jokowi, LBP & Airlangga untuk sah-kan Omnibuslaw yg picu unjukrasa & paksakan Pilkada Desember 2020, yg mengabaikan social distancing," tuturnya.

Haris juga menyebut kalau saat ini Presiden Jokowi sudah menjadj tahanan oligarki dengan mengeluarkan beberapa kebijakan yang kontroversi selama ia menjabat.

"Presiden @jokowi jadi TAWANAN OLIGARKI: 1. Bikin UU tax amnesti katanya kejar Rp. 11.000 triliun & undang investasi, nyatanya hanya modus putihkan asset korupsi BLBI, dll. 2. Revisi UU KPK katanya untuk undang investasi, nyatannya untuk ampuni maling BLBI, dll. 3. Omnibuslaw untuk lunasi utang mahar Pilpres ke oligarki konglo hitam," pungkasnya.

tag: #haris-rusly-moti  #aktivis  #omnibus-law  #ruu-ciptaker  #jokowi  #luhut-binsar-pandjaitan  #airlangga-hartarto  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa x Teropong Senayan : Qurban
advertisement
TS.com Vacancy: Marketing
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Lainnya
Berita

Bagi Yang Masih Bingung, Inilah Pedoman Pengenaan Pasal Karet di UU ITE

Oleh Rihad
pada hari Wednesday, 23 Jun 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Pemerintah telah menerbitkan pedoman implementasi pasal tertentu dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dikenal sebagai pasal ...
Berita

Soal Wacana Revisi PP 109/2012, Kementan Berharap Kementerian Terkait Mempertimbangkan Kembali

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Kementerian Pertanian menyatakan wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau ...