Oleh Givary Apriman pada hari Rabu, 14 Okt 2020 - 09:04:18 WIB
Bagikan Berita ini :

Haris Azhar Sebut Penggiringan Opini Tolak UU Ciptaker ke MK Setingan Penguasa

tscom_news_photo_1602641042.jpg
Haris Azhar (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar kembali angkat bicara terkait polemik UU Cipta Kerja.

Kali ini ia berharap agar masyarakat tidak termakan oleh penggiringan opini yang mengatakan bahwa polemik UU Cipta Kerja bisa diselesaikan di MK.

Pasalnya, menurut Haris Azhar opini tersebut digaungkan oleh pihak istana dan menjadi agenda settingan mereka.

Haris Azhar mengungkapkan bahwa sebetulnya UU Cipta Kerja ini bisa dibatalkan atau mungkin tidak bisa diberlakukan sebab naskah yang disahkan masih ada koreksi.

Menurutnya, UU Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR dan pemerintah pada Senin (5/10/2020) lalu tidak memenuhi syarat untuk disahkan.

"Jadi syarat-syarat sahnya saja tidak terpenuhi apalagi isinya. Jadi harusnya dianggap tidak ada dalam UU," ujar Haris melalui keteranganya, Selasa (13/10/2020).

"UU ini harusnya dianggap tak ada karena naskahnya membingungkan. Prosesnya dipercepat padahal materi belum siap. Otomatis dia tidak memenuhi syarat proses atau formal atau prosedur membahas UU," sambungnya.

Lebih lanjut lagi, Haris Azhar menanggapi pernyataan yang belakangan tengah santer digaungkan, pernyataan tersebut berisi penolakan UU Cipta Kerja bisa dilakukan lewat MK.

Haris Azhar mengatakan bahwa masyarakat harus hati-hati dengan opini tersebut dan Pasalnya, Jokowi selaku pembuat UU Cipta Kerja sendiri yang menggaungkan opini ini.

"Banyak orang bilang bawa ke MK dan ini digaungkan Jokowi sendiri. Jokowi yang bikin Omnibus dan Jokowi yang dorong ke MK. Oleh sebab itu kita harus hati-hati dengan penggiringan opini ke MK karena ia keluar dari mulut yang sama," kata Haris.

"Ketika dia bilang ke MK memang itu kelengkapan negara untuk menguji perundang-undangan. Tetapi kelihatan ini agenda settingan istana," tandasnya.

tag: #haris-azhar  #dpr  #uu-cipta-kerja  #ruu-ciptaker  #mahkamah-konstitusi  #jokowi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Banner Ramadhan Ir. Ali Wongso Sinaga
advertisement
Banner Ramadhan H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
advertisement
Dompet Dhuafa: Sedekah Yatim
advertisement
Banner Ramadhan Mohamad Hekal, MBA
advertisement
Banner Ramadhan Sartono Hutomo, SE, MM
advertisement
Dompet Dhuafa: Parsel Ramadan
advertisement
Dompet Dhuafa: Zakat Fitrah
advertisement
Domper Dhuafa: Sedekah Quran
advertisement
Lainnya
Berita

Tak Sesuai Dengan Beberapa UU, TB Hasanuddin Desak Pemerintah Cabut PP 57/2021 Tentang SNP

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 16 Apr 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin mengecam terbitnya Pemerintah (PP) No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam PP ini ...
Berita

Larangan Mudik, Doni Monardo: Jangan Ada Yang Keberatan Agar Tidak Menyesal

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Letjen TNI Dr. (H.C.) Doni Monardo tak hentinya mengingatkan kembali ...