Oleh Bachtiar pada hari Sabtu, 17 Okt 2020 - 08:10:17 WIB
Bagikan Berita ini :

Minggu Pertama Kuartal IV 2020, Realisasi Program PEN Bertambah Rp13,5 Triliun

tscom_news_photo_1602897017.jpg
Budi Gunadi Sadikin Ketua Satuan Tugas PEN (Sumber foto : Istimewa)


JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-
Beberapa langkah akselerasi realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang
dilakukan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi (Satgas PEN) pada minggu pertama kuartal IV/2020 kembali mendorong penyerapan anggaran.

Per 7 Oktober 2020, dari total anggaran PEN sebesar Rp 695,2 Triliun, realisasi penyerapan anggaran telah mencapai 47,7% atau Rp 331,94 Triliun, terjadi kenaikan Rp 13,47 Triliun dari realisasi per 30 September 2020.

Secara kumulatif, empat klaster program yang menjadi fokus Satgas PEN yaitu sektor
perlindungan sosial, UMKM, Kementerian/Lembaga dan Pemda (K/L/D), serta pembiayaan korporasi, mencapai realisasi sebesar Rp 277,68 Triliun.

Penyerapan signifikan terjadi di
sektor UMKM yaitu Program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro. telah
terserap 100% untuk tahap awal bagi 9,1 juta pelaku usaha mikro.

Program yang memberikan
hibah Rp 2,4 juta kepada pelaku usaha mikro dan kecil ini meningkat realisasinya sebesar
4,06 Triliun atau 14,10% selama pekan pertama dan mulai melaksanakan perluasan program.

"Pemerintah melalui Satgas PEN terus melakukan langkah-langkah percepatan realisasi program pemulihan ekonomi nasional. Antara lain dengan mempercepat proses usulan baru berbagai klaster serta realisasinya, redesign program agar lebih efektif, dan mempercepat proses birokrasi program. Program untuk sektor UMKM terus dipercepat dan diperluas agar dapat meringankan kondisi ekonomi masyarakat dan sekaligus menjadi stimulus percepatan
pergerakan ekonomi nasional," papar Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin, Jumat (16/10/2020).

Saat ini, kata dia, Satgas PEN juga tengah menyiapkan implementasi program Bantuan Subsidi Gaji bagi tenaga pendidik honorer, Bantuan Subsidi Upah untuk pekerja mandiri, dan pembiayaan korporasi yang direncanakan mulai berjalan pada akhir bulan Oktober ini.

Selain itu, menuju
akhir tahun 2020, Budi Gunadi Sadikin menyatakan akan memperkuat dan menajamkan
pelaksanaan realisasi penyerapan, seperti perpanjangan program, maupun percepatan proses usulan baru dari setiap klaster dalam upaya realisasi penyerapan hingga 100%.

"Realisasi anggaran PEN untuk sektor Kesehatan mencapai Rp 25,94 triliun per 7 Oktober;
Perlindungan Sosial mencapai Rp 159,69 triliun; Sektoral K/L dan Pemda telah direalisasikan
Rp 27,57 triliun; lalu sektor UMKM sudah terserap Rp 90,42 triliun; dan sektor insentif
usaha/pajak mencapai Rp 28,32 triliun," jelasnya.

Menurutnya, sektor Perlindungan Sosial dan UMKM menjadi sektor dengan penyerapan anggaran tertinggi, masing-masing sebesar 78,32% dan 73,24% dari total pagu anggaran Rp 203,90 Triliun dan Rp 123,46 Triliun.

"Sektor Perlindungan Sosial yang terdiri dari delapan program, menunjukkan kinerja realisasi
penyerapan berjalan dengan baik," katanya.

Program Keluarga Harapan, telah menyalurkan Rp 36,26
triliun, atau 96,95% dari pagu anggaran Rp 37,40 Triliun kepada 10 juta penerima manfaat;
Program Sembako sudah merealisasikan Rp 33,98 triliun (77,94%) dari pagu anggaran yang Rp 43,60 triliun; Program Sembako Jabodetabek yang bernilai Rp 4,51 triliun (66,32 %) dari anggaran Rp 6,8 Triliun sudah disalurkan kepada 1,9 juta penerima manfaat; Sedangkan, Program Bansos Tunai Non-Jabodetabek sebanyak Rp 25,54 triliun atau 78,83
% dari anggaran Rp 32,40 Triliun juga sudah dirasakan manfaatnya oleh 9 juta penerima
manfaat.

Sementara itu, Program Kartu Pra Kerja, yang menyasar 5,6 juta penerima manfaat, telah mencapai realisasi Rp 19,87 triliun atau 99,4 % dari pagu yang disediakan Rp 20 triliun;
Program BLT Dana Desa yang diikuti 7,9 juta penerima manfaat juga telah merealisasikan
anggaran sebesar Rp 12,91 triliun; Sementara Program Subsidi Gaji dari anggaran Rp 37,87 triliun sudah disalurkan Rp 13,99 triliun atau 36,9 % kepada lebih dari 11,6 juta pekerja, dan
Program Diskon Listrik yang sudah menyerap anggaran Rp 6,97 triliun.

"Di sektor UMKM, terjadi kenaikan DIPA menjadi Rp 28,80 Triliun dari semula Rp 22,01 Triliun,
untuk program Banpres Produktif Usaha Mikro, yang disebabkan adanya perluasan dari target
9,1 juta menjadi 12 juta penerima manfaat yaitu para pelaku usaha mikro," terang dia.

Saat ini program tersebut telah memasuki pelaksanaan program perluasan untuk mencapai total 12 juta pelaku usaha mikro.

Perluasan yang sedang dilaksanakan ini direncanakan mencapai jumlah 12 juta
pelaku usaha mikro tersebut pada akhir November 2020.

Sedangkan program penempatan
dana telah mencapai 63,20 Triliun atau 80,22% dari pagu anggaran.

"Berbagai program yang merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap kegiatan usaha untuk menjaga perekonomian sektor UMKM ini, terus dijalankan dengan sinergi oleh berbagai Kementerian, Lembaga dan pemangku kepentingan lainnya, yang terus diupayakan mencapai realisasi penuh di akhir tahun 2020 bersama dengan program-program Pemulihan
Ekonomi Nasional lainnya," pungkasnya.

tag: #bansos  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Lainnya
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...
Berita

DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi UU

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan dilakukan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-14, di ...