Oleh DR Hinca IP Pandjaitan SH MH ACCS Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat pada hari Senin, 19 Okt 2020 - 20:10:06 WIB
Bagikan Berita ini :

Tahun Pertama di Periode Kedua: Warna Berbeda Jokowi

tscom_news_photo_1603113186.jpeg
Hinca Pandjaitan Anggota Komisi III DPR RI (Sumber foto : Istimewa)

Semua harus akui, bahwa tahun 2020 bukanlah tahun yang mudah. Pemerintah harus menghadapi pandemi Covid-19 dilain sisi juga berjibaku dengan ancaman resesi ekonomi. Diperlukan leadership yang jelas dalam mengelola negara di situasi seperti ini.

Saya lihat bahwa pemerintahan Jokowi masih belum maksimal dalam membangun komunikasi dengan pemerintahan daerah. Kita bisa lihat pada masa awal pandemi terdapat beberapa perbedaan pendapat serta kebijakan dalam menghadapi pandemi antara pusat dan daerah.

Komunikasi yang kurang pas juga terjadi tatkala UU Cipta Kerja disahkan bahkan sejak masa pembahasan. Dinamika yang tersaji cukup membuat suasana demokrasi terhimpit dan banyak menyisakan pertanyaan di otak publik tentang nafsu besar pengesahan omnibus law uu cipta kerja.

Kita juga masih ingat saat beliau menaikan iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres No. 64 Tahun 2020 yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada akhir Februari lalu. Akan tetapi dua bulan kemudian iuran BPJS kembali naik melalui Perpres No. 64 tahun 2020.

Ini menunjukan tendensi yang sangat tidak baik dilakukan oleh Kepala Negara, seakan tidak mematuhi keputusan hukum yang ada.

Satu hal lagi yang saya cermati di satu tahun pemerintahan Presiden Jokowi Periode kedua adalah aspek kebebasan sipil. Benar bahwa Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2020 naik menjadi 74,92 akan tetapi Indeks Kebebasan Sipil justru mengalami penurunan sebanyak 1,26 poin.

Hal ini terbukti Pada Juni 2020, Presiden Jokowi beserta dengen Menkominfo divonis bersalah terhadap pemblokiran internet di wilayah Papua dan Papua Barat. Padahal setiap orang tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan serta mengakses informasi.

Saya memahami betul bahwa dalam periode keduanya beliau pernah menyatakan bahwa akan memimpin tanpa beban sehingga acapkali mengeluarkan kebijakan yang tidak populer.

Akan tetapi saya mengingatkan agar seluruh kebijakan harus sesuai dengan koridor hukum serta kehendak dari rakyat. Boleh saja berbeda warna di periode kedua, akan tetapi tetap saja harus mengutamakan kepentingan Merah-Putih yang kita cintai.

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Opini
Refleksi Kunjungan Daerah Pemilihan Papua

Jalan Berliku Tanah Damai Papua

Oleh Yorrys Raweyai Ketua MPR FOR Papua Anggota DPD RI (B-129) Daerah Pemilihan Provinsi Papua
pada hari Minggu, 22 Nov 2020
Di tengah wacana Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, berbagai persoalan klasik seputar konsistensi implementasi Otonomi Khusus Papua masih mengemuka. Bahkan ...
Opini

Tantangan PPP di Pemilu 2024

            Terlepas dari perbincangan maraknya perebutan suara merebut kursi ketum PPP pada Muktamar IX, ada agenda penting PPP dalam menyambut Pemilu ...