JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarulzaman menegaskan bahwa Pilkada serentak tidak boleh lagi ada praktek-praktek pemborosan meskipun telah dibiayai oleh APBN.
Untuk itu biar tidak terjadi praktek gentong babi,dalam waktu dekat ini Komisi II dan Komisi III DPR akan membentuk panja gabungan untuk mengawasi aliran dana Pilkada serentak, mulai tingkat pusat sampai daerah.
"Karena pentingnya preliminary audit itu harus dilakukan," kata Rambe di gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Kamis (4/6/2015).
Sementara itu politisi Golkar ini pun berharap penyelenggaraan Pilkada serentak ini bisa sukses dan membuat kualitas demokrasi di Indonesia jadi semakin lebih baik.
"Maka itu audit dari BPK nanti memang perlu, dalam rangka kesiapan. Sekaligus dari peran serta masyarakatnya," paparnya.
