JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Aparat Sipil Negara (ASN) harus bersikap netral dengan menjaga jarak terhadap semua kekuatan politik pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Demikian disampaikan oleh Pakar Komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing saat menanggapi maraknya ASN yang tidak bersikap netral dalam pilkada 2020.

"ASN harus bisa menjaga jarak dengan semua kekuatan politik, baik pasangan calon kepala daerah, tim kampanye, maupun partai pengusung dan partai pendukungnya," kata Emrus, Kamis, (5/11/2020).

Menurut Emrus, ASN bisa menjaga netralitas meskipun calon kepala daerah yang berkompetisi itu adalah calon "incumbent" yakni kepala daerah yang sedang memimpin.

"ASN harus dapat memisahkan antara melakukan tugas pelayanan publik, dengan mendukung kegiatan salah satu pasangan calon kepala daerah," katanya.

Emrus menjelaskan, menjaga jarak yang dilakukan ASN tersebut, baik di ruang publik maupun di ruang privat, yang disebutnya dengan istilah dapat menjaga jarak baik di panggung depan maupun di panggung belakang,

"Kalau di panggung depan relatif bisa terkontrol, tapi ASN juga harus bisa menjaga jarak di panggung belakang," katanya.

Namun, di sisi lain, Emrus juga mengingatkan, agar pasangan calon kepala daerah maupun tim kampanyenya juga dapat menahan diri untuk tidak mendekati ASN guna mendukungnya dan mempengaruhi pihak lain.

Menurut dia, pasangan calon kepala daerah, tim kampanye, maupun partai pengusung dan pendukung, tidak mendekati ASN, baik di panggung depan maupun di panggung belakang.

"Kalau di panggung belakang atau di ruang privat, memang sulit dikontrol apakah ada relasi atau tidak," katanya.

Karena itu, kata dia, ASN dan pasangan calon kepala daerah, sebaiknya sama-sama menjaga jarak "Agar terlaksana pilkada yang fair dan berkualitas."