Oleh Givary Apriman pada hari Kamis, 12 Nov 2020 - 17:32:37 WIB
Bagikan Berita ini :

IPI Sebut Wacana Rekonsiliasi HRS Bisa Jadi Kompromi Kepentingan Elit

tscom_news_photo_1605177134.JPG
Habib Rizieq Shihab ketika tiba di Indonesia, Selasa (10/11/2020) (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Peneliti Senior Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mendukung kebijakan Imam besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shibab (HRS) yang menawarkan rekonsiliasi.

Karyono mengatakan bahwa rekonsiliasi nasional merupakan kebutuhan bangsa agar tidak terjebak dalam kubangan konflik berkepanjangan.

"Tetapi, yang terjadi, wacana rekonsiliasi mengalami bias makna dan salah kaprah. Rekonsiliasi itu harus memiliki urgensi, tujuan dan kerangka atau konsep rekonsiliasi," kata Karyono melalui keteranganya, Kamis (12/11/2020).

Lebih lanjut Karyono berdasarkan dari aspek urgensi, rekonsiliasi memang diperlukan, mengingat sepanjang perjalanan bangsa ini masih terbebani konflik masa lalu.

Meski begitu, tidak mudah untuk mewujudkan rekonsiliasi pasalnya, rekonsiliasi memerlukan komitmen kuat untuk menghapus dendam demi mengakhiri konflik.

"Masalahnya, konflik masa lalu justru dikelola untuk tujuan tertentu yang malah memperpanjang dan memeruncing konflik. Konflik lama justru kerap direproduksi, diduplikasi dan dimodifikasi untuk tujuan tertentu," ungkapnya.

"Ujungnya, yang terjadi bukan rekonsiliasi nasional yang bertujuan untuk mengakhiri konflik, tapi yang terjadi adalah kompromi politik sebatas kepentingan elit. Rekonsiliasi akhirnya terdistorsi menjadi sebatas kompromi elit. Upaya rekonsiliasi seperti ini niscaya tidak akan menyelesaikan akar persoalan," sambungnya.

Pengamat Politik tersebut menilai jika upaya rekonsiliasi hanya sebatas untuk merangkul kubu HRS, maka menggunakan istilah rekonsiliasi nasional sangat tidak tepat tetapi hal tersebut bisa disebut juga dengan menggunakan istilah kompromi politik atau politik akomodatif.

Dengan demikian, lanjut Karyono, jika pemerintahan Jokowi - Ma"ruf bersedia melakukan kompromi atau politik akomodatif dengan kubu HRS untuk "berdamai" mencari titik temu dengan kubu HRS maka Presiden Jokowi cukup menunjuk Menkopolhukam Mahfud MD atau siapapun yang dipandang bisa berperan sebagai utusan.

"Para elite, khususnya yang menjadi pengelola kekuasaan negara dan pemerintahan memiliki tanggung jawab moral untuk menyatukan kembali kelompok masyarakat yang mengalami keterbelahan dan pemisahan secara sosial (segregation)," tegasnya.

tag: #fpi  #habib-rizieq  #jokowi  #mahfud-md  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Airlangga Tak Pernah Lapor Terpapar Covid-19, Patut Disayangkan

Oleh Rihad
pada hari Selasa, 19 Jan 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ternyata tidak pernah melapor sempat positif COVID-19. Tidak ada pemberitahuan soal itu sebelumnya, sehingga masyarakat banyak yang ...
Berita

Diduga Ada Korupsi, Pihak BPJAMSOSTEK Tegaskan Akan Kooperatif Dengan Kejagung

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Kepala Divisi Komunikasi BPJAMSOSTEK Irvansyah Utoh Banja menegaskan, pihaknya tidak mengetahui secara detail penggeledahan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam hal ...