Oleh Bachtiar pada hari Kamis, 12 Nov 2020 - 19:29:29 WIB
Bagikan Berita ini :

Soroti Rencana Vaksinasi Covid-19, Politikus PAN ke Pemerintah: Dengar Masukan dan Saran Profesi Kedokteran

tscom_news_photo_1605184169.jpg
Saleh Daulay Politikus PAN (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Pemerintah diminta untuk mendengar dan memperhatikan masukan dan saran dari beberapa organisasi profesi kedokteran terkait dengan rencana pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia bulan Desember ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Plh. Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay saat menanggapi rencana vaksinasi Corona atau COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah Desember mendatang.

"Organisasi-organisasi tersebut telah menyampaikan secara terbuka agar pemerintah tidak terburu-buru melaksanakan vaksinasi massal kepada masyarakat," kata Politikus PAN itu, Kamis (12/11/2020).

Saleh mengatakan, mereka menginginkan adanya jaminan keamanan, imunogenitas, dan efektivitas vaksin sehingga mampu memberikan rasa aman di tengah masyarakat.

"Saya sangat setuju dengan saran, masukan, dan pertimbangan organisasi-organisasi profesi ini. Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (Papdi), Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tentu tidak sembarangan memberikan pendapat. Tentu mereka sudah mengkaji dari berbagai aspek. Karena itu, sangat perlu didengar dan ditindaklanjuti," tegas Saleh.

Sejalan dengan itu, kata Saleh, pemerintah juga diminta untuk mengikuti perkembangan pengadaan vaksin covid-19 di negara lain.

"Di Brazil, misalnya, mereka dikabarkan telah menghentikan uji klinis tahap ketiga vaksin Coronavac hasil kerjasama dengan Sinovac Biotech. Disebutkan, alasan penghentiannya dikarenakan adanya "insiden merugikan" yang melibatkan sukarelawan vaksin," tutur Saleh.

Saleh menegaskan, insiden merugikan itu antara lain dapat menyebabkan kematian, efek samping yang berpotensi fatal, cacat serius, rawat inap, cacat lahir dan "peristiwa signifikan secara klinis," lainnya.

"Ini penting dicermati. Informasi lebih dalam terkait hal ini harus digali. Apalagi, perusahaan yang bekerjasama dengan Brazil sama dengan yang bekerjasama dengan Indonesi," tegas Saleh.

"Kalau melihat alasan penghentian uji klinis di Brasil sangat serius. Walau di Indonesia belum ditemukan kendala, namun studi komparatif perlu dilakukan. Jangan sampai, di negara lain belum jalan, di Indonesia malah dilaksanakan," tambah Saleh.

Anggota Komisi IX DPR RI ini mengingatkan, agar pemerintah dapat memastikan keamanan dan keselamatan warga negara harus di atas segalanya sebelum melakukan vaksinasi.

tag: #vaksin  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Lainnya
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...
Berita

DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi UU

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan dilakukan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-14, di ...