JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Peran Panca Mandala sebagai program kolaboratif Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) semakin diperlukan ditengah ironi masyarakat modern yang mulai mengabaikan nilai luhur Pancasila.
Pelaksana tugas Direktur Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan Kementerian Dalam Negeri, Eka Endamia Surbakti, mengatakan pihaknya menemukan masih banyaknya warga di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang buta tentang Pancasila.
Keterbatasan pengetahuan tentang ideologi negara itu diperkuat dari hasil survei Kemendagri yang menunjukkan 25 persen warga Yogyakarta tak hafal butir Pancasila. Hal itu juga diperparah saat survei yang sama menyebutkan 18,3 persen warga tak mengetahui tanggal Pancasila dilahirkan.
"Ternyata Yogyakarta yang identik dengan kota pelajar ditemukan 25 persen masyarakatnya yang tidak hafal Pancasila, 18,3 persen warga juga tak tahu tanggal berapa lahirnya Pancasila. Artinya ini kan suatu fakta bahwa Pancasila memang masih memiliki tantangan," kata Eka Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Pembentukan Jejaring Panca Mandala di Yogyakarta, Selasa (17/11/2020).
Eka menerangkan, kondisi itu diakibatkan pergeseran ideologi masyarakat di tengah globalisasi teknologi informasi. Apalagi, seiring carut marut politik identitas pada masa pilpres lalu, turut menambah kekacauan paradigma masyarakat.
"Keterbukaan teknologi dan informasi berpotensi menimbulkan pergeseran ideologi di masyarakat," katanya.
Menurut Eka, multikultural bangsa Indonesia di samping memiliki sisi positif, pada realitanya juga menyimpan dampak negatif. Keberagaman status sosial di Indonesia sejauh ini menunjukkan adanya potensi perpecahan sebagai akibat arus globalisasi.
Untuk itu, kata Eka, Kemendagri kian rutin melakukan kegiatan yang ditujukan memperkuat ideologi Pancasila, salah satunya dengan bekerjasama bersama BPIP merumuskan strategi pengarusutamaan Pancasila di tingkat daerah.
"Ada 3 hal yang harus dilakukan, yakni konsisten, konseptual, dan komitmen terhadap program penguatan Pancasila," ujarnya.
Selain itu, Eka menuturkan perlu adanya sinergi dan kolaborasi antar lembaga untuk menyosialisasikan Pancasila. Dalam hal ini, BPIP mendorong Kemendagri untuk menerbitkan peraturan yang berfungsi sebagai payung hukum Panca Mandala.
Program ini nantinya akan melibatkan berbagai elemen, yakni Pemerintah, Pelaku Usaha, Akademisi, Media, serta Organisasi Kemasyarakatan. Lima unsur ini akan bahu-membahu membuat program Panca Mandala terealisasi di daerah.
"Ketika kelima unsur tersebut tergabung, kami yakin Pancasila akan terbumikan. Contoh kekuatan politik pemerintah (political power) bisa membuat aturan di masyarakat," kata Eka.
Eka mengatakan setiap pemerintah daerah nantinya diwajibkan melakukan revitalisasi dan internalisasi kebijakannya agar sesuai dengan Pancasila. "Jadi hal ini mengatur bagaimana perda-perda yang dikeluarkan oleh daerah tidak jauh atau bertentangan dengan Pancasila," ucapnya.
Selain pemerintah, masyarakat juga berperan penting terlibat karena mempunyai "social power" untuk membumikan Pancasila. Sementara masyarakat yang tingkat pengetahuan Pancasilanya rendah, akan diperbantukan oleh para akademisi.
"Sementara dari unsur akademisi, pergeseran pengetahuan Pancasila di masyarakat adalah tanggungjawab akademisi," ujar Eka.
Unsur Pengusaha, kata Eka, berperan meningkatkan ekonomi masyarakat daerah. Kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang esensial dalam Pancasila. "Masyarakat sosial sangat berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi," katanya.
Adapun peran media adalah penyumbang informasi bagi masyarakat. Mereka bisa melakukan amplifikasi terkait sosialisasi Pancasila serta mengampanyekan literasi digital.
"Kita berharap ini jadi satu forum yang dimiliki daerah yang akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat dan BPIP dalam membumikan Pancasila," pungkas Eka.
