Oleh Bachtiar pada hari Jumat, 20 Nov 2020 - 23:17:38 WIB
Bagikan Berita ini :

Soroti Skema Pembayaran Utang Luar Negeri, Rizal Ramli: Semakin Parah

tscom_news_photo_1605889058.jpg
Rizal Ramli Ekonom Senior (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Pakar ekonomi Rizal Ramli mengkritik cara pemerintah Joko Widodo (Jokowi) terkait skema pembayaran utang luar negeri. Sebab, Indonesia menerbitkan surat utang hanya untuk membayar bunga dari utang negara.

"Terbitkan surat utang (bonds), bunganya semakin mahal. Untuk bayar bunga utang saja, harus mengutang lagi. Semakin parah," sindir Rizal dalam keterangan resminya kepada awak media, Jumat (20/11).

Setelah praktik itu dilakukan, lanjut Rizal, Indonesia mulai mengganti siasat dalam membayar utang. Pemerintah meminjam uang ke pihak asing yang nilainya tidak besar hanya untuk membayar utang.

"Makanya mulai ganti stratetegi. Jadi pengemis utang bilateral dari satu negara ke negara lain, itu pun dapatnya recehan, itu yang bikin shock," tandas Rizal.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia mendapatkan tambahan utang baru dari Pemerintah Republik Federal Jerman sebesar 550 juta euro atau sekitar Rp 9,1 triliun.

Pemerintah mendapatkan pinjaman ini setelah Indonesia juga mendapatkan pinjaman utang dari Pemerintah Australia seniai 1,5 miliar dolar Australia atau sekitar Rp 15,4 triliun

tag: #utang-pemerintah  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Alpha Dorong KPK Usut Biaya Pengiriman Paket Bansos di Kemensos

Oleh Yoga
pada hari Rabu, 27 Jan 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) yang dilakukan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Salah ...
Berita

Gerindra Inginkan Presidential Threshold Nol Persen

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-  DPR dan Pemerintah saat ini mulai menggodok Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu yang telah disepakati masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) ...