Oleh Bachtiar pada hari Kamis, 26 Nov 2020 - 14:46:12 WIB
Bagikan Berita ini :

Wacana Libur Akhir Tahun, FPKS Minta Pemerintah Pikirkan Langkah Antisipatifnya

tscom_news_photo_1606376772.jpg
Netty Prasetyani Politikus PKS (Sumber foto : DPR.go.id)



JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Wacana libur panjang akhir tahun sedang digodok pemerintah. Data harian yang dihimpun Satgas Penanganan Covid-19 menunjukkan lonjakan kasus harian Covid-19 usai libur panjang 28 Oktober -1 November lalu.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah berhati-hati dalam memutuskan kebijakan soal libur panjang akhir tahun 2020 dan memikirkan langkah antisipatifnya.

"Setiap keputusan harus berbasis data dan mempertimbangkan berbagai aspek. Pastikan segala sesuatunya sudah dipikirkan langkah antisipasi dampaknya. Libur panjang akan membuat masyarakat melakukan mobilitas antardaerah untuk tujuan silaturahim keluarga atau wisata. Kita tidak ingin hal ini justru memicu lonjakan kasus," kata Netty dalam keterangan tertulis, Kamis (26/11/2020).

Netty meminta pemerintah agar melakukan penelusuran terkait lonjakan kasus pada masa liburan agar penyebabnya dapat diketahui secara menyeluruh.

"Perlu ditelusuri apa penyebab lonjakan kasus pada masa libur panjang tersebut? Apakah akibat mobilitas masyarakat yang tinggi ke luar daerah dan ke tempat wisata? Atau terjadinya lonjakan kasus seiring dengan adanya penambahan jumlah testing yang dilakukan pemerintah," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, beberapa pekan lalu pemerintah memenuhi janji target ideal testing atau pemeriksaan terhadap 30 ribu orang per hari. Sebelumnya, 28 Oktober hingga 3 November 2020 menunjukkan rata-rata testing hanya di angka 26 ribu orang per hari.

Netty juga berharap pemerintah melakukan skema antisipasi dan semakin mengetatkan pengawasan protokol kesehatan jika memang wacana libur panjang akhir tahun direalisasikan.

"Harus ada ketegasan dalam pengawasan prokes di tempat-tempat yang diperkirakan ramai dikunjungi, seperti rest area, hotel dan tempat wisata. Buat juknis prokes yang jelas di tempat-tempat tersebut. Harus ada sanksi yang tegas ke pengelola jika mereka melanggar prokes. Kita tidak boleh ambil risiko dengan membiarkan pelanggaran prokes," katanya.

Terakhir, Netty berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkoordinasi dalam melakukan pengawasan prokes pada saat libur panjang akhir tahun 2020.

"Lakukan sinergi dan kolaborasi dalam melakukan testing dan tracking. Siapkan testing secara acak di tempat tujuan wisata, rest area dan tempat publik lainnya. Pastikan sarana prasarana prokes seperti masker, alat cuci tangan dan penanda jarak tersedia dan mudah diakses," tandasnya.

tag: #libur  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Lainnya
Berita

MK Jamin Tak Ada Deadlock saat Pengambilan Keputusan Sengketa Pilpres

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 18 Apr 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mahkamah Konstitusi (MK) menjamin tidak akan ada deadlock dalam pengambilan putusan sengketa Pilpres 2024. Saat ini, Hakim Konstitusi masih melaksanakan rapat ...
Berita

Pemprov DKI Jakarta Apresiasi Bank DKI Penyumbang Dividen Terbesar

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pemprov DKI Jakarta melalui Kepala Badan BP BUMD Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono menyampaikan apresiasi atas kontribusi Bank DKI sebagai Badan Usaha Milik ...