Oleh Bachtiar pada hari Kamis, 26 Nov 2020 - 14:46:12 WIB
Bagikan Berita ini :

Wacana Libur Akhir Tahun, FPKS Minta Pemerintah Pikirkan Langkah Antisipatifnya

tscom_news_photo_1606376772.jpg
Netty Prasetyani Politikus PKS (Sumber foto : DPR.go.id)



JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Wacana libur panjang akhir tahun sedang digodok pemerintah. Data harian yang dihimpun Satgas Penanganan Covid-19 menunjukkan lonjakan kasus harian Covid-19 usai libur panjang 28 Oktober -1 November lalu.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah berhati-hati dalam memutuskan kebijakan soal libur panjang akhir tahun 2020 dan memikirkan langkah antisipatifnya.

"Setiap keputusan harus berbasis data dan mempertimbangkan berbagai aspek. Pastikan segala sesuatunya sudah dipikirkan langkah antisipasi dampaknya. Libur panjang akan membuat masyarakat melakukan mobilitas antardaerah untuk tujuan silaturahim keluarga atau wisata. Kita tidak ingin hal ini justru memicu lonjakan kasus," kata Netty dalam keterangan tertulis, Kamis (26/11/2020).

Netty meminta pemerintah agar melakukan penelusuran terkait lonjakan kasus pada masa liburan agar penyebabnya dapat diketahui secara menyeluruh.

"Perlu ditelusuri apa penyebab lonjakan kasus pada masa libur panjang tersebut? Apakah akibat mobilitas masyarakat yang tinggi ke luar daerah dan ke tempat wisata? Atau terjadinya lonjakan kasus seiring dengan adanya penambahan jumlah testing yang dilakukan pemerintah," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, beberapa pekan lalu pemerintah memenuhi janji target ideal testing atau pemeriksaan terhadap 30 ribu orang per hari. Sebelumnya, 28 Oktober hingga 3 November 2020 menunjukkan rata-rata testing hanya di angka 26 ribu orang per hari.

Netty juga berharap pemerintah melakukan skema antisipasi dan semakin mengetatkan pengawasan protokol kesehatan jika memang wacana libur panjang akhir tahun direalisasikan.

"Harus ada ketegasan dalam pengawasan prokes di tempat-tempat yang diperkirakan ramai dikunjungi, seperti rest area, hotel dan tempat wisata. Buat juknis prokes yang jelas di tempat-tempat tersebut. Harus ada sanksi yang tegas ke pengelola jika mereka melanggar prokes. Kita tidak boleh ambil risiko dengan membiarkan pelanggaran prokes," katanya.

Terakhir, Netty berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkoordinasi dalam melakukan pengawasan prokes pada saat libur panjang akhir tahun 2020.

"Lakukan sinergi dan kolaborasi dalam melakukan testing dan tracking. Siapkan testing secara acak di tempat tujuan wisata, rest area dan tempat publik lainnya. Pastikan sarana prasarana prokes seperti masker, alat cuci tangan dan penanda jarak tersedia dan mudah diakses," tandasnya.

tag: #libur  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Advertisement
TStrending
#1
Berita

23 Lansia Meninggal Setelah Divaksin Buatan Pfizer

Oleh
pada hari Sabtu, 16 Jan 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Setidaknya 23 orang Norwegia meninggal setelah menerima suntikan vaksin Covid-19 buatan Pfizer/BioNTech. Hal tersebut diungkapkan oleh pihak berwenang pada hari Kamis ...
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Efikasi Sinovac 65,3 Persen, Apa Artinya? Inilah Penjelasan IDI

Oleh Rihad
pada hari Minggu, 17 Jan 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Masih terdapat masyarakat yang ragu disuntik vaksin Sinovac. Sebab, berdasarkan uji klinis di Bandung, vaksin Sinovac memiliki efikasi atau tingkat kemanjuran ...
Berita

Pemerintah Diminta Jangan Tebang Pilih dalam Menegakkan Protokoler Kesehatan

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, menyoroti efektifitas langkah Pemerintah dalam menangani Pandemi Covid-19. Pasalnya, jumlah kasus harian ...