JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Abdul Wachid mendorong pemerintah agar membenahi basis data di sektor pertanian.

Pasalnya, lanjut dia, akibat data yang belum terkonsolidasi dengan baik berefek kepada sejumlah kebijakan pemerintah itu sendiri.

"Efeknya kan ke program-program Pemerintah terkait pertanian. Program-program khusus sektor pertanian selama ini kurang terukur, terarah dan tepat sasaran. Sudah saatnya ada konsolidasi database," kata Anggota Komisi VIII DPR RI itu kepada wartawan, Selasa (15/12/2020).

Menurutnya, persoalan data menjadi hal sangat mendasar dalam menentukan arah program kebijakan termasuk kebijakan di sektor pertanian.

"Persoalan database ini memang cukup pelik karena setiap stakeholder memiliki kepentingan masing-masing dan ujungnya para petani itu sendiri yang merasakan akibatnya. Dimana mereka yang mestinya dapat bantuan program misalnya tapi tidak mendapatkan," ungkapnya.

Wachid kembali mengungkapkan, banyak petani kesulitan dan mengeluh soal nasib mereka.

"Ada yang namanya kartu petani, tapi mana efektivitasnya. Bantuan subsidi pupuk juga kurang dirasakan mereka. Sebab subsidi pupuk hanya berlaku sekali dalam setahun padahal siklus dan sistem tanam yang diterapkan para petani kan bisa satu sampai tiga kali dalam setahun," paparnya.