Zoom
Oleh Rihad pada hari Thursday, 17 Des 2020 - 09:28:00 WIB
Bagikan Berita ini :

Akhirnya Vaksin Covid-19 Gratis untuk Seluruh Masyarakat, Berapa Anggaran Dibutuhkan?

tscom_news_photo_1608168505.png
Ilustrasi vaksin covid (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Semula pemerintah tidak akan memberi vaksin secara gratis kepada seluruh masyarakat, seperti yang disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir. Tapi pernyataan itu mengundang protes banyak pihak. Akhirnya Presiden Jokowi mengumumkan pemberian vaksin corona akan gratis bagi masyarakat.

Berapa anggaran yang dibutuhkan? Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah memperkirakan anggaran program vaksinasi secara gratis bagi seluruh masyarakat sebesar Rp 104 triliun. Nah untuk memenuhi anggaran ini, menurutnya pemerintah perlu melakukan realokasi anggaran dari belanja barang kementerian/lembaga ataupun dana transfer ke daerah.

“Terhadap kebutuhan anggaran Rp 104 triliun tersebut saya minta pemerintah melakukan realokasi n refocusing terhadap belanja barang K/L dan dana transfer ke daerah,” jelas dia.

“Beberapa alternatif anggaran yang bisa direalokasi adalah biaya biaya pertemuan/seminar atau perjalanan dinas, mengingat kita masih menjalani masa PSBB transisi di beberapa wilayah sebagai upaya pengendalian COVID-19,” tambahnya.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan masih terus melakukan kalkulasi mengenai anggaran vaksinasi di tahun depan. Menurutnya, hal ini dilakukan agar perhitungannya lebih tepat.

Dalam APBN tahun 2021, alokasi anggaran untuk pengadaan vaksin sebesar Rp 18 triliun, program vaksinasi Rp 3,7 triliun, dan pengadaan sarana dan prasarana penunjang sebesar Rp 1,3 triliun. Sehingga totalnya baru sebesar Rp 23 triliun.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira pun memperkirakan biaya vaksin untuk 70% penduduk sekitar Rp 75 triliun.

Menurut Bhima, kekurangan anggaran tersebut bisa dicari dengan merealokasi dari belanja lain seperti belanja infrastruktur.

Dia menjelaskan masih ada ruang fiskal untuk menggratiskan vaksin mengingat anggaran infrastruktur di tahun mendatang sebesar Rp 413 triliun sedangkan stimulus kesehatan berkurang menjadi Rp 25,4 triliun. Menurutnya, seharusnya prioritas anggaran 2021 fokus pada penanganan kesehatan," lanjut Bhima.

Lebih lanjut, Bhima pun mengatakan bahwa vaksin Covid-19 idealnya gratis khususnya dalam konteks bencana nasional. Menurutnya, bila vaksin berbayar, maka dikhawatirkan akan terjadi ketimpangan antara kelas menengah kelas bawah, dimana yang bisa mengakses vaksin komersil adalah kelas menengah sementara kelas bawah menunggu bantuan vaksin pemerintah.

Dia berharap agar nantinya vaksinasi Covid-19 difokuskan pada kelompok rentan seperti masyarakat lansia dan yang memiliki penyakit bawaan.

Vaksin Gratis

Presiden Jokowi akhirnya menggratiskan vaksin corona bagi seluruh masyarakat Indonesia yang jadi sasaran program vaksinasi. Hal itu mengubah rencana sebelumnya, saat vaksinasi dilakukan melalui jalur program Pemerintah atau gratis dan jalur mandiri atau berbayar.

"Setelah melakukan kalkulasi ulang, perhitungan yang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali," ujar Jokowi dalam keterangan melalui video, Rabu (16/12).

Sebelumnya, pakar Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyaakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono mengkritik skema vaksin mandiri yang telah dicanangkan pemerintah. Berdasarkan data dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN), vaksin program pemerintah semula hanya akan diberikan kepada tenaga kesehatan, pelayanan publik, dan peserta BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran).

Sementara itu vaksin mandiri akan diberikan kepada masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya dengan jumlah sasaran sebanyak 75.048.268 orang.

Melihat dari skema pemberian vaksin tersebut, Pandu menilai sejak awal program vaksinasi Covid-19 pemerintah sudah direncanakan sebagai lahan bisnis. Hal ini terindikasi dari program vaksinasi mandiri dengan kuota yang jauh lebih besar dibandingkan dengan vaksinasi gratis. "Vaksinasi Covid-19 memang diniati untuk "diperdagangkan", tidak heran pelaku bisnis kesehatan swasta dapat alokasi besar. Sudah bisa pesan jenis vaksin dengan daftar harga yang bervariasi," tulis Pandu Riono melalui akun Twitter, @drpriono1, Selasa (15/12/2020).

tag: #vaksin  #covid-19  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Zoom Lainnya
Zoom

Mengapa Jual Beli Jabatan Merupakan Modus Korupsi yang Populer?

Oleh Wiranto
pada hari Kamis, 06 Jan 2022
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap Walikota Bekasi Rahmat Effendi, pada Rabu (5/1/2022). KPK mengamankan 12 orang termasuk Wali Kota Bekasi Rahmat ...
Zoom

Anies dan Ridwan Kamil Akan Digugat Apindo, Ini Alasannya

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini sedang berhadap-hadapan dengan pengusaha. Anies vs pengusaha ini terkait dengan keputusan Anies yang mengubah kenaikan UMP dari ...