JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Sekertaris Bappilu Partai Demokrat (PD) Kamhar Lakumani menilai, wacana jabatan presiden RI tiga periode merupakan wacana yang tanpa dasar. Pasalnya, tidak ada faktor yang menjadi justifikasi atau alasan kuat yang membuat jabatan presiden di Indonesia menjadi tiga periode.

Hal tersebut disampaikan oleh Kamhar sapaanya saat merespon pernyataan Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari yang menyebut potensi Jokowi dapat memimpin tiga periode jika kembali maju bersama Prabowo Subianto.

"Tidak ada faktor yang menjadi justifikasi yang kuat atau alasan kuat harus tiga periode dan kepentingan strategis tertentu. Karena, kalau misalnya ada prestasi luar biasa kemudian ada harapan menjaga prestasi itu kesinambungan prestasi tersebut dengan adanya dispensasi periodesasi barangkali cukup rasional," tegas Kamhar kepada wartawan, Sabtu, (19/12/2020).

Terlebih lagi, lanjut Kamhar, saat ini tidak ada urgensi untuk melakukan amandemen UUD 45 yang berkaitan dengan pembatasan periode jabatan Presiden di Indonesia.

"Di undang-undang dasar (UUD) 1945 sudah jelas pembatasan periode presiden dua periode. Kita memandang tidak ada urgensi untuk melakukan amandemen UUD 1945 berkaitan dengan pembatas periode jabatan presiden," ungkap Kamhar.

Kamhar pun mengutip, pernyataan dari eks Presiden RI Susilo Bambang Yudhyono (SBY) yang menyebut kekuasaan menggoda.

"Kekuasaan itu cenderung menggoda, karenanya kita membutuhkan kearifan dalam mengelola kekuasaan untuk menghindar dari jebakan kekuasaan," tandas Kamhar menirukan pernyataan SBY.

Sebelumnya, wacana untuk masa jabatan presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) untuk maju yang ketiga kalinya di Pilpres 2024 mulai menyeruak. Ialah, Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari yang melontarkan wacana tersebut.

Wacana tersebut, ia lontarkan ketika menjawab pertanyaan moderator tentang dinamika politik 2021 dalam webinar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) yang bertajuk “Indonesia’s Economic and Political Outlook 2021” Kamis 17 Desember 2020.

Ia menyebut bahwa kemungkinan tersebut sangat terbuka lebar. Asalkan, syarat utamanya adalah amandemen UUD 1945. Bahkan ada peluang maju untuk ketiga kalinya, ia menyebut bahwa sosok yang tepat untuk digandeng adalah Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum DPP Gerindra, Prabowo Subianto.

Qodari menyebut skenario tersebut bisa terjadi apabila ada keinginan para elite politik Indonesia menciptakan stabilitas politik dan menghindari pembelahan masyarakat yang mengerikan seperti Pilpres 2014 dan 2019.

Ketua DPR Puan Maharani di akhir tahun 2019 juga sempat menyebut wacana masa jabatan presiden sebanyak 3 periode perlu dikaji.

Wacana tersebut, kata Puan, nantinya akan dibahas di Komisi II yang membidangi pemerintahan.