Oleh Sahlan Ake pada hari Selasa, 29 Des 2020 - 10:58:59 WIB
Bagikan Berita ini :

Pesantren yang didirikan Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab itu berdiri di lahan yang kini diperkarakan.

tscom_news_photo_1609214339.jpg
Refly Harun (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun turut menangapi, kisruh lahan antara PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII dengan pengelola Pondok Pesantren Markaz Syariah Agrokultural di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Atas saling klaim kepemilikan tersebut, Refly pun menilai, lahan tidak bisa dirampas begitu saja oleh PTPN VIII, jika proses peralihan tanah sudah dilakukan secara legal dan memenuhi tahapan birokrasi yang melibatkan pejabat setempat.

Namun begitu, Refly berujar, pengakuan atas tanah itu pun harus berbekal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

"Yang harus mengganti rugi kalau itu memang tanah mereka (PTPN VIII) adalah pihak yang menjual kepada HRS/pesantren HRS. Jadi, bukan HRS/tanahnya diklaim dirampas kembali, tetapi ganti rugi ditujukan kepada pihak-pihak yang menjual tanah tersebut," terang Refly dari kanal YouTube-nya, Selasa (29/12/2020).

"Tapi, sekali lagi harus berbekal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," imbuhnya.

Refly, yang juga tokoh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu, menilai PTPN VIII bisa kehilangan hak atas tanah jika terbukti menelantarkan lahan selama 25 tahun.

Jika memang demikian, lanjut Refly, PTPN VIII bisa dituduh balik karena tidak menjalankan kewajiban untuk mengusahakan lahan sebagaimana izin hak guna usaha (HGU) yang diberikan.

tag: #refly-harun  #habib-rizieq  #fpi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Banner Ramadhan Ir. Ali Wongso Sinaga
advertisement
Banner Ramadhan H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
advertisement
Dompet Dhuafa: Sedekah Yatim
advertisement
Banner Ramadhan Mohamad Hekal, MBA
advertisement
Banner Ramadhan Sartono Hutomo, SE, MM
advertisement
Dompet Dhuafa: Parsel Ramadan
advertisement
Dompet Dhuafa: Zakat Fitrah
advertisement
Domper Dhuafa: Sedekah Quran
advertisement
Lainnya
Berita

Tak Sesuai Dengan Beberapa UU, TB Hasanuddin Desak Pemerintah Cabut PP 57/2021 Tentang SNP

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 16 Apr 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin mengecam terbitnya Pemerintah (PP) No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam PP ini ...
Berita

Larangan Mudik, Doni Monardo: Jangan Ada Yang Keberatan Agar Tidak Menyesal

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Letjen TNI Dr. (H.C.) Doni Monardo tak hentinya mengingatkan kembali ...