JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia(Depinas SOKS) mengeluarkan refleksi akhir tahun pada hari ini, Rabu (30/12/2020).
Dalam refleksi akhir tahunnya, SOKSI menyoroti berberapa hal penting yaitu terkait pandemi Covid-19, Ekonomi Nasional, Korupsi dan Pembangunan Sistem, Persatuan Bangsa dan Eksistensi Negara serta Pilkada 2020 dan Suksesi Pemilu 2024.
“Mengamati perkembangan kehidupan masyarakat bangsa dan negara sepanjang tahun 2020 ini, kami untuk dan atas nama SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia) memandang perlu menyampaikan beberapa catatan penting, pandangan, sikap, gagasan, pertanyaan aspiratif dan harapan yang kami susun didalam ‘Refleksi Akhir Tahun 2020 SOSKI’,” ujar Ketua Umum Depinas SOKSI Ir. Ali Wongso Sinaga di Jakarta, Rabu (30/12).
Berikut refleksi akhir tahun 2020 Depinas SOKSI:
Pademi Covid-19
Hampir setahun sudah seluruh dunia mengalami bencana pandemi covid-19 yang membawa penderitaan bagi umat manusia khususnya kesehatan dan jutaan manusia sudah meninggal dunia selain dampak berat terhadap kehidupan ekonomi, pendidikan dan sosial budaya seluruh bangsa di dunia.
Hingga kini belum ada tanda-tanda bencana pandemi ini akan berakhir. Bahkan terinformasi akhir-akhir ini bahwa di Eropa dan beberapa negara Asia Tenggara, covid-19 telah bermutasi dengan varian baru, yang disebut “gelombang kedua” dan “lebih cepat penularannya”.
“Menyikapi hal ini, SOKSI mengajak keluarga besar SOKSI dan segenap elemen bangsa selalu waspada dengan menjaga stamina dan tetap melaksanakan protokol kesehatan berikut aturan yang diberlakukan oleh Pemerintah secara disiplin disertai semangat gotong royong serta optimisme bahwa bangsa Indonesia dibawah kepemimpinan nasional Presiden Jokowi dengan dukungan dan doa segenap rakyat, niscaya mampu menghadapi bencana ini dan percaya bahwa badai pandemi covid-19 ini pasti akan berlalu,” ujar Ali Wongso Sinaga.
SOKSI juga memberi apresiasi kepada Pemerintah yang telah merespons bencana pandemi covid-19 dengan kebijakan yang tepat seperti PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Selanjutnya membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (kemudian menjadi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional-KPCPEN).
“SOKSI berharap dan percaya kepada Pemerintah untuk melanjutkan pencegahan dan penanganan pandemi covid -19 termasuk mengantisipasi varian baru mutasi covid itu dengan segala dampaknya, disertai peningkatan berbagai program yang masih diperlukan dan penegakan hukum (law enforcement) sesuai peraturan UU terkait penanganan pandemi covid -19 itu,” ujarnya.
Terkait vaksinasi covid-19 sebagai langkah pencegahan yang amat penting, SOKSI menaruh penghargaan tinggi atas kebijakan Presiden membebankan biaya vaksinasi pada anggaran negara, sehingga gratis bukan saja bagi masyarakat berpenghasilan rendah tetapi bagi seluruh rakyat.
“SOKSI juga menaruh penghormatan tinggi kepada Bapak Presiden yang berinisiatif sebagai orang pertama kelak divaksinasi covid 19, yang kami pahami sebagai keteladanan Presiden bagi seluruh rakyatnya sekaligus akan meruntuhkan ‘keragu-raguan oleh kalangan tertentu terhadap kredibilitas vaksin itu’,” ujarnya.
Ekonomi Nasional
Patut disyukuri dan dibanggakan bahwa Pemerintah Indonesia berhasil mengendalikannya sehingga Indonesia berada di posisi nomor dua terbaik dari sisi kontraksinya diantara negara anggota G20, yakni di bawah posisi Tiongkok yang ekonominya telah positif dari dampak pandemi covid-19.
“Atas keberhasilan itu, SOKSI mengapresiasi kebijakan-kebijakan ekonomi yang tepat, disertai kerja keras Pemerintah termasuk pembentukan KPCPEN dengan teamwork kementerian yang solid dipimpin oleh Menko Perekonomian RI,” ujarnya.
Simultan dengan keberhasilan itu, SOKSI berkeyakinan bahwa momentum kehadiran UU Omnibus Law No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang akan diikuti pembuatan aturan-aturan turunannya berupa PP (Peraturan Pemerintah) dan Perpres (Peraturan Presiden), adalah amat tepat guna penguatan pemulihan ekonomi nasional sekaligus merupakan terobosan ekonomi Indonesia untuk jangka menengah dan jangka panjang mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju dan kuat kedepan.
Ali Sinaga mengatakan, dalam hal ekosistem keuangan inklusif, SOKSI juga berharap kepada Pemerintah untuk meningkatkan terobosan kreatif dan seluas-luasnya dalam pelaksanaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Perbankan bagi Petani, Nelayan, UMKM , tanpa collateral minded namun safety (aman).
SOKSI menaruh kepercayaan dan harapan kepada Pemerintah untuk meletakkan terobosan kreatif itu dengan out of box thinking guna memberikan kepastian kehadiran negara atas akses keuangan bagi masyarakat ekonomi kecil menengah.
Bagi para Petani, selain perlunya akses keuangan inklusif, SOKSI mengamati masih sangat diperlukan pemberdayaan para Petani sebagai subyek produksi sehingga diperlukan peningkatan akses terhadap teknologi dan pelatihan produksi pertanian termasuk pelatihan teknologi pupuk organik secara swadaya di perdesaan berbasis riset dan inovasi, selain penyediaan akses pemasaran produksi pertanian yang mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi para Petani di perdesaan.
Khusus dalam peningkatan peran UMKM di desa dan kelurahan, SOKSI, katanya, berharap kepada Pemerintah untuk melanjutkan bantuan langsung tunai yang sudah berlangsung pada tahun 2021 kedepan bagi Usaha Mikro yang belum pernah mendapatkannya, dengan memperbaiki sistem database UMKM dan penyalurannya sehingga efektif mencapai sasaran, disertai program bimbingan manajemen dan digitalisasi untuk penguatan daya saingnya mulai dari produksi hingga pemasaran dalam skala domestik dan ekspor.
Kemudian dalam rangka menjamin penguatan ekonomi perdesaan, SOKSI mencatat bahwa pendirian BUMDES masih terbatas sehingga perlu ditingkatkan agar setiap Desa memiliki BUMDES yang kuat sebagai motor penggerak ekonomi perdesaan.
Untuk jangka pendek kedepan, SOKSI memandang urgensi pembangunan kapasitas (capacity building) para Manajer BUMDES adalah kunci utama keberhasilannya kedepan, karena itu diharapkan Pemerintah dapat segera mendorongnya dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi perdesaan kedepan.
Terkait kelanjutan pembangunan infrastruktur dimasa pandemi tahun 2020 ini, SOKSI mengapresiasi Pemerintah yang konsisten mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, antara lain jalan tol, kereta api, pelabuhan,bendungan, dan lain sebagainya, yang sangat diperlukan guna mendukung pemulihan ekonomi serta kebangkitan ekonomi nasional kedepan.
Selanjutnya SOKSI, kata Ali, mendukung penuh kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya alam yang melarang ekspor bahan baku mineral seperti nikel, diikuti dengan pembangunan smelter dan industri pengolahan bahan setengah jadi hingga industri bahan jadi di Indonesia secara terencana.
SOKSI memandang kebijakan itu progressif dan konsisten dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, merupakan nasionalisme dan patriotisme ekonomi yang berani dan visioner serta sangatmenguntungkan bangsa terutama dimasa depan.
Korupsi dan Pembangunan Sistem
SOKSI prihatin dan mengecam para oknum pejabat birokrasi negara dan swasta yang berbuat ‘korupsi’ dengan berbagai modus terlebih lagi dimasa bangsa negara ini sedangmenderita menghadapi bencana pandemi covid-19 seperti yang sudah terungkap di Kementerian Sosial baru-baru ini oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
SOKSI memandang bahwa Korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dan merupakan musuh bangsa sejak lama yang harus diperangi segenap lapisan bangsa selain memerangi kemiskinan dan kebodohan.
Kekuasaan memang cenderung korup (Lord Acton: “Power tend to corrupt absolute Powercorrupt absolutely”) sehingga kekuasaan itu ambivalen sifatnya, ada potensi conflict interest didalamnya.
Oleh sebab itu memerangi korupsi memang tidak mudah, tetapi bukan tidak bisa jika terus menerus diperangi dengan kemauan politik yang kuat dan integritas manusia pemegang kekuasaan disertai membangun sistem (system building) untuk mencegah korupsi dan menghukumnya secara adil dengan menimbulkan effek jera bagi semua.
Terjadinya korupsi dalam realitas masa pandemi tahun 2020 ini, menandakan bahwa selainada permasalahan serius dalam integritas manusianya, juga menandakan permasalahansistem manajemen birokrasi yang masih belum optimal mencegah potensi korupsi.
Terhadap realitas itu, SOKSI memandang bahwa selain aspek integritas dan kapasitassumberdaya manusia birokrasi termasuk pejabat tinggi negara dalam sistem rekrutmennyamemerlukan koreksi, maka pembangunan sistem (system building) dalam sistemmanajemen birokrasi dengan gagasan-gagasan clean and good governance berbasis digitalyang semakin maju pesat (revolusi industry 4.0 dan society 5.0) sangat dibutuhkan aplikasinya segera selain perlunya penguatan sistem hukum, sebagai bagian dari kelanjutandebirokratisasi dan reinventing government management serta penegakan supremasi hukum yang mampu mencegah terjadinya korupsi Konsisten dengan semangat bersih korupsi itu, SOKSI menyambut gagasan pembangunan sistem penyaluran bansos (bantuan sosial) oleh Kementerian Sosial dengan mengubahnya dari bentuk barang menjadi uang tunai melalui transfer Bank langsung kepada sasaran
penerima bansos.
Dalam sistem ini juga perlu diantisipasi pola dan mekanisme penyusunan data base penerima Bansos sehingga tidak akan terjadi ekses yang merugikan wargamasyarakat kurang mampu di lapangan. Selain sistem ini mencegah terulangnya korupsibansos ditingkat elite, sistem itu sekaligus akan timbulkan multiplier effect yang mendorongpemerataan ekonomi bagi sektor informal/ UMKM/ Koperasi di tingkat desa /kelurahan dankecamatan.
SOKSI berharap kepada Pemerintah agar Kementerian, Lembaga-lembaga tinggi negara, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota mengaudit sistem manajemen birokrasidalam lingkup pemerintahannya, pembangunannya dan pelayanannya agar mengaplikasi kan kemajuan teknologi informasi (digital) agar mutu kinerjanya akan semakin baik dan bersih korupsi dari waktu kewaktu.
Aplikasi sistem manajemen berbasis digital pada PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dalam pelayanan masyarakat oleh Pemerintah Daerah sudah relatif baik dengan banya kemajuan meski perlu terus dievaluasi secara terukur dan ditingkatkan serta diperluas.
Persatuan Bangsa dan Eksitensi Negara Bangsa
SOKSI prihatin ditengah bencana pandemi covid-19 tahun 2020 ini, iklim politik nasional ditandai keprihatinan akibat fenomena berbagai gerakan yang potensial merongrong persatuan bangsa, berupa gerakan-gerakan bersifat intoleransi, radikalisme, terorisme hingga separatisme.
Dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia, SOKSI mencatat bahwa visi dan komitmen “Indonesia bangsa yang majemuk dalam NKRI berdasarkan Pancasila sebagai ideologi nasional adalah sudah final dan harga mati”, barulah ada pada negara dan mayoritas rakyat bangsa ini, dengan kata lain sebahagian kecil warga negara bangsa ini masih belum satu visi dan komitmen yang sama.
Kondisi ini berlangsung puluhan tahun tanpa pendidikan politik bangsa yang sistimatis dan
konsisten berbasis ideologi nasional Pancasila, sehingga keberadaan bangsa ini ditandai adanya kelompok-kelompok ‘laten’ berpotensi ‘resisten’ pada negara dan menjadi rentan serta menimbulkan banyak masalah dan ekses yang tak perlu terjadi ketika negara bangsa iniharus menghadapi semakin derasnya arus globalisasi dengan persaingan kepentingan bangsa-bangsa dimana bangsa negara kuat tertentu bersama konspirasinya sebagai “rezim global” memainkan kepentingannya dengan mengeksploitasi kelompok-kelompok ‘laten’ itu, dan bukan tidak mungkin ‘rezim global’ akan merekayasa skenario proxy war (perang boneka)seperti yang sudah terjadi pada beberapa negara di dunia.
Belajar dari pengalaman berbagai bangsa negara korban rekayasa proxy war di dunia ini, SOKSI
mencermati ada tiga parameter terjadinya skenario proxy war yaitu: pertama, sumberdaya
alam negara korban proxy war itu kaya dan ingin didominasi/dikuasai oleh “rezim global”.
Kedua, pemerintah negara kaya itu mengedepankan kepentingan nasionalnya sehingga dinilaitidak koperatif oleh “rezim global”. Ketiga, ada kelompok-kelompok ‘laten’ atau ‘resisten’ dalam negara kaya itu berpotensl dijadikan ‘boneka’ atau ‘pemeran pengganti’ untukdikendalikan oleh “rezim global”.
Dari ketiga parameter tersebut, dua parameter sudah ada di bangsa kita, yaitu bahwa Tuhan Yang Maha Esa menganugerahi Indonesia sumberdaya alam kaya raya dan diincar bahkan sebagian sudah dikuasai negara asing sejak lama, lalu kemauan politik pemerintahan Presiden Jokowi yang sangat mengedepankan kepentingan nasional, seperti nasionalisasi pengelolaan tambang migas, emas, nikel.
Adapun parameter ketiga, kita bersyukur belum ada secaranyata, namun SOKSI berharap segenap bangsa untuk ekstra waspada dan semoga tidak ada
kelompok apapun yang terjebak menjadi penghianat bangsa berupa ‘boneka” dari ‘rezim global’ memenuhi parameter ketiga skenario proxy war itu sampai kapanpun.
Terkait dengan harapan dan ekstra waspada itu, sebagai feed back dari masyarakat berupa pertanyaan aspiratif kepada Pemerintah termasuk TNI/POLRI dan BIN : “apabila gerakan-gerakan yang berpotensi merongrong persatuan bangsa dalam tahun 2020 ini, adalah kelompok-kelompok ‘laten’ yang berbasis “trans-ideology” (bertentangan dengan NKRI dan ideologi nasional Pancasila) dengan urat akarnya sudah berakumulasi bertahun-tahunmembangun jaringan (net working) luas di berbagai elemen, lembaga, sektor didalam negeri.
Pilkada 2020 dan Suksesi Pemilu 2024
Pilkada 2020 telah berlangsung sukses dengan menerapkan protokol kesehatan dan demokratis sesuai UU yang berlaku, meski secara umum diduga sebahagian masih ditandai “money politic” yang merupakan bagian dari masalah untuk dicari solusinya kedepan dalamrangka pembangunan sistem demokrasi politik nasional.
Atas sukses tersebut, SOKSI memberi apresiasi kepada Penyelenggara Pilkada dan Pemerintah dengan harapan akan dapat berhasi lebih baikl dalam penyelenggaraan berikutnya. Dalam kaitan hasil Pilkada 2020, SOKSI sebagai salahsatu ormas pendiri Partai GOLKAR, turutmengapresiasi kepercayaan rakyat atas pencapaian kemenangan Partai GOLKAR dalam PILKADA Tahun 2020.
Kemenangan itu merupakan prestasi kepemimpinan Ketua UmumPartai GOLKAR hasil MUNAS X Partai GOLKAR tahun 2019, Bapak Airlangga Hartarto, bersama segenap kader Partai GOLKAR termasuk para Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
terpilih beserta para koalisi.
SOKSI menaruh kepercayaan dan harapan kepada seluruh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih, agar sesegeranya kelak dalam masa lima tahun jabatannya, dapatmembuktikan bahwa rakyat tidak salah pilih, tetapi telah memilih pemimpin daerah yang
terbaik, dalam mewujudkan putaran roda pemerintahan daerah.
Pembangunan daerah danpelayanan masyarakat sesuai harapan rakyat, untuk memajukan daerah dan bangsa. Lebih lanjut terkait Pemilu 2024, SOKSI menanggapi munculnya wacana dipenghujung tahun 2020 ini, yang mengulangi usulan Ketua MPR RI pada November 2019 lampau, yaitu wacana perubahan masa jabatan Presiden dari dua periode menjadi tiga periode, terkait suksesi
Pemilu 2024.
SOKSI memahami wacana tersebut, namun tanpa mengurangi penghargaan kami terhadapseluruh pandangan dan pendapat, SOKSI memandang bahwa masa jabatan Presiden tidakperlu dirubah, dengan lima pertimbangan berikut:
Pertama, SOKSI memahami bahwa secara universal, kekuasaan itu bersifat ambivalen sehingga dalam pembangunan demokrasi, masa jabatan Presiden perlu dibatasi dengan system building yang tidak didasarkan pada pendekatan kepentingan politik disaat tertentu
(jangka pendek).
Kedua, SOKSI memahami agenda reformasi 1998 merupakan koreksi terhadap sistemdemokrasi ketika itu sehingga kemudian mengamandemen Pasal 7 UUD 1945 yang mengatur masa jabatan Presiden dari “tak dibatasi” menjadi “dibatasi dua periode”sebagaimana dianut oleh banyak negara demokrasi di dunia.
Ketiga, SOKSI tidak melihat ada kepentingan nasional yang sangat urgent (urgensi) didalamkondisi nasional aktual sekarang untuk mengubah masa jabatan Presiden dari batasan duaperiode yang berlaku sekarang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUD 1945.
Keempat, SOKSI memandang momentum sekarang tidak tepat untuk melakukan amandemen UUD 1945 karena selain kondisi sosial politik yang masih belum kondusif untuk amandemen konstitusi dimana beresiko akan dapat melebar kemana-mana yang akan
mengganggu persatuan bangsa dan fokus bangsa negara ini menghadapi bencana pandemi covid-19.
Kelima, SOKSI mencatat respons pernyataan Bapak Presiden Jokowi terhadap wacana perubahan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode ini tahun 2019 lalu yang disiarkanluas oleh banyak media: “Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode.Itu satu, ingin menampar muka saya. Kedua, ingin cari muka. Ketiga, ingin menjerumuskan. Itu saja,” kataJokowi di Istana Merdeka, Senin 2 Desember 2019.
Konsisten dengan pandangan tidak perlunya perubahan batasan masa jabatan Presiden itu,maka dalam suksesi kepemimpinan nasional pada PEMILU 2024, SOKSI menangkap aspirasi masyarakat dan memahami bahwa Indonesia membutuhkan sosok seorang Presiden 2024-2029 seperti Presiden Jokowi karena dinilai sangat baik untuk bangsa negara ini atau
dengan kata lain sosok Presiden yang terpercaya bisa melanjutkan kinerja dan arah kepemimpinan nasional Presiden Jokowi.
Jadi untuk kepentingan nasional dalam suksesi Pemilu 2024, SOKSI berpandangan, Indonesia butuh Presiden RI 2024-2029 dengan kriteria: “negarawan yang memiliki integritas, kompetensi dan kapasitas kepemimpinan yang sudah teruji dan terpercaya dalam skala nasional dan global, serta memiliki kesamaan pola pikir dan visi serta keberanian yang teruji untuk melanjutkan kinerja dan arah kepemimpinan nasionalPresiden Jokowi melalui percepatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, mewujudkan Indonesia sebagai bangsa negara yang semakin kuat dan maju ditengah derasnya arus globalisasi”.
SOKSI percaya pada waktunya akan muncul pemimpin bangsa yang memenuhi kriteria kepentingan nasional tersebut. Dalam kaitan itu, Partai GOLKAR sebagai salahsatu partai politik besar memiliki banyak kader negarawan yang berkapasitas, baik oleh karena ideologi politiknya adalah ‘politik negara’ maupun karena faktor kapasitas kadernya dan pengalaman partainya, maka tanpa mengurangi fokus perhatian dan kerja keras dalam penangananpandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional kedepan, SOKSI berharap kepada Partai GOLKAR untuk mengantisipasi persiapan Calon Presiden RI 2024-2029 sesuai kriteria kepentingan nasional itu.
SOKSI mencermati fakta bahwa kader Partai GOLKAR yang memiliki track record terbaik memenuhi kriteria kepentingan nasional tersebut, adalah Bapak Menko Perekonomian RI, yang juga adalah Ketua Umum Partai GOLKAR, Bapak Airlangga Hartarto, oleh karena itu
Dewan Pimpinan Nasional SOKSI akan meminta Bapak Airlangga Hartarto untuk bersediamenjadi Calon Presiden RI diusung oleh Partai GOLKAR pada waktunya kelak menjelang Pemilu 2024.
