JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Di tengah menguatnya nama Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri, Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut memberi komentar. MUI meminta Presiden Joko Widodo agar benar-benar arif dan bijaksana dalam memutuskan menunjuk sosok calon Kapolri baru, pengganti Jenderal Idham Azis yang akan pensiun Februari 2021.
"Presiden hendaknya kalau akan mencalonkan dan menunjuk seseorang menjadi kapolri pertimbangannya tentu tidak cukup hanya didasarkan kepada kedekatan, loyalitas, dan profesionalitas saja tapi harus lebih luas dari itu," kata Wakil Ketua MUI Anwar Abbas, dalam keterangan tertulis, Selasa, 12 Januari 2021.
Anwar melihat dalam beberapa waktu belakangan, terdapat isu yang menunjukan hubungan antara pemerintah dan umat Islam agak terganggu. Ia menilai masih ada sebagian umat Islam yang melihat bahwa kriminalisasi terhadap ulama masih kerap terjadi di Indonesia.
Meskipun pemerintah telah menegaskan tak ada kriminalisasi, namun Anwar mengatakan sikap dan pandangan seperti itu tidak boleh dianggap enteng oleh pemerintah.
"Karena dia bisa menjadi seperti api di dalam sekam, apalagi kalau seandainya sebagian besar umat Islam merasa terus menerus disakiti dan dikecewakan," kata Anwar.
"Oleh karena itu sebagai anak bangsa saya khawatir penunjukan kapolri baru bila salah pilih akan melahirkan reaksi yang tidak baik bagi perkembangan kehidupan bangsa kedepannya," kata Anwar.
Atas dasar itu, Anwar mengatakan Indonesia sebagai bangsa harus bisa berkonsentrasi penuh di dalam mengatasi masalah tersebut. Penyelesaian semacam ini, kata dia, sangat memerlukan persatuan dan kesatuan dari seluruh warga bangsa.
"Untuk itu saya berharap dalam penunjukan dan penetapan calon kapolri di tengah-tengah situasi seperti ini tentu saja presiden sangat diharapkan dan dituntut kearifannya untuk bisa memilih sosok seorang kapolri yang bisa diterima oleh masyarakat secara luas," kata Anwar.
Calon Kuat
Kabar penunjukkan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden Jokowi beredar kencang hari-hari ini. Sebagai calon kuat, Listyo bukan orang jauh bagi Jokowi, dia adalah mantan ajudan sebelum menjabat Kabareskrim dan Kapolda Banten.
Sebelum itu, Listyo juga dikabarkan pernah menjadi Kapolres saat Jokowi menjadi Wali Kota Solo. Kedekatan inilah yang menjadi salah satu asumsi terpilihnya Komjen Listyo sebagai calon Kapolri.
Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA), Fadhli Harahap menilai, Kapolri harus cakap dalam hal menegakkan supremasi hukum dengan cara tidak tebang pilih dalam menangani pelbagai kasus.
Melanjutkan reformasi kepolisian, Kapolri pilihan Jokowi harus bisa memastikan Polri mengawal dan menegakkan aturan dan hukum dalam menangani COVID-19 dan dampaknya. Memastikan tidak ada lagi ormas-ormas yang gemar menebar kebencian berbasis agama, dan ras tidak bertumbuh kembang di Tanah Air setelah dibubarkannya HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dan ditetapkannya FPI (Front Pembela Islam) sebagai organisasi terlarang.
"Mubazir rasanya kalau orang dekat pilihan Presiden tidak bisa memastikan hal-hal di atas. Lebih baik, urusan Kapolri diserahkan ke institusi Polri. Biar Polri, sesuai dinamika internal, mengusung satu calon Kapolri, lalu diserahkan Jokowi. Dan atas persetujuan DPR, Jokowi langsung melantik Kapolri hasil usungan internal Polri," katanya.
