JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi VI DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas menyoroti eksekusi program pemerintah melalui Kementerian Koperasi dalam membantu UMKM di masa pandemi Covid-19.
Menurut Ibas, eksekusi program milik Kementerian Koperasi dan UMKM belum sepenuhnya sesuai. Sementara saat yang sama, utang negara sudah tinggi, pertumbuhan masih rendah dan spending juga tinggi.
‘’Kita apresiasi Kemenkop dalam semangat bantu UMKM di masa pandemi. Tapi, meskipun sosialisasi dan informasi program tersebut juga sudah banyak dilakukan, tetap masih ada sejumlah pertanyaan dan kendala yang ditemui para pendaftar,’’ kata Ibas dalam rapat kerja Komisi VI dengan Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Kamis (21/1/2021).
Ibas juga mengingatkan agar penerima bantuan program pemerintah tidak hanya sekadar daftar. Tapi juga harus benar-benar sesuai dalam realisasinya.
‘’Nah, ingat Pak, UMKM adalah penyokong program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sangat penting. Survival mode dulu. Baru sustainable mode. Setelah itu expanding and inovation mode on. Begitu semestinya, baru bisa dibilang naik kelas UMKM kita,’’ papar Ibas.
Di tengah persoalan yang ada, Waketum Partai Demokrat ini, juga mengkritisi program bantuan presiden yakini Banpres Produktif.
"Alih-alih seperti itu, kok ini tidak semua cair itu program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang telah terdaftar sesuai syarat. Alamak! Bantu saat bangkrut atau bantu sebelum bangkrut, Pak Menteri?’’ tegas Ibas.
Ibas juga menambahkan, apa yang ia sampaikan merupakan refleksi dari suara di tengah masyarakat khususnya wong cilik.
"Aspirasi dapil, Pak. Di tanah karasidenan Pawitandirogo (Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, Ponorogo) juga dihuni banyak usaha mikro kecil menengah UMKM) bahkan ultra mikro, Pak. Jadi tolonglah perhatikan nasib wong cilik, rakyat kecil ini 2,4 jt. Kan 28 triliun untuk 12 juta UMKM itu lumayan, itu pun belum seluruhnya. Karena kita tahu 80 prosen usaha daerah itu ya UMKM. Bantu UMKM, ekonomi kita bangkit, rakyat tersenyum!’’ pungkas Ibas.
