JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Ada suara tanggapan dari beberapa kalangan yang meminta PDIP dibubarkan. Hal itu disampaikan oleh salah satu pengamat politik Rizal Fadillah. Dalam sebuah artikelnya ia menyebutkan bahwa seharusnya PDIP juga dibubarkan seperti HTI dan juga FPI, karena PDIP memiliki persoalan yang kuat untuk dibubarkan, salah satunya adalah menjadi partai politik yang memiliki kader terlibat korupsi terbanyak.

Dalam artikelnya ia mengatakan, jika Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan alasan ideologi, Front Pembela Islam (FPI) soal administrasi dan anggota yang terlibat terorisme, maka Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang beralasan ideologi dan terlibat korupsi juga patut untuk dibubarkan. Asas keadilan dan kesamaan di depan hukum mesti ditegakkan pemerintah.

HTI dan FPI, keduanya dibubarkan tanpa melalui proses peradilan. Suatu proses yang seharusnya dilalui untuk tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Sementara PDIP selain persoalan ideologi, juga kadernya banyak terlibat korupsi di antara partai-partai politik. PDIP pun kini didesak untuk dibubarkan.

Rizal Fadillah dalam artikelnya juga mengatakan, ketika penguasa negara mengarahkan pembubaran organisasi kepada aspirasi keumatan, maka wajar muncul desakan bahwa yang lebih pantas dan layak untuk dibubarkan adalah PDIP. Tentu sepanjang partai ini belum mau melakukan perubahan platform perjuangan atau perilaku mental dan moral pada kadernya yang hobi melakukan tindak pidana korupsi.

Awalnya PDIP adalah partai yang merakyat dengan slogan partai “wong cilik”. Namun kini setelah menjadi “the ruling party”, karakter PDIP berubah menjadi partai politik yang elitis. Bahkan cenderung kurang peka dengan penderitaan yang dialami oleh rakyat.

Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira mengatakan bahwa PDIP tidak bisa disamakan dengan HTI. PDIP itu Partai Politik dan HTI adalah ormas. “Kok PDIP disamakan dengan HTI. PDIP itu Parpol, HTI ormas. PDIP justru ada di jalan perjuangan ideologi, sementara HTI dibubarkan karena bertentangan dengan ideologi Pancasila,” ungkap Andreas saat diwawancarai oleh wartawan TeropongSenayan.Com, Selasa (26/1/2021). Karena itu, PDIP tidak bisa dibubarkan tanpa alasan yang dibenarkan hukum.