JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Kementerian Kesehatan menegaskan biaya pengobatan dan perawatan pasien Covid-19 di RS rujukan ditanggung seluruhnya oleh pemerintah. "Pembiayaan untuk Covid-19 ini sebenarnya bukan ditanggungkan pada BPJS, yang membayar pemerintah, yang anggarannya diturunkan oleh Kemenkeu," ujar Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Abdul Kadir, dalam talkshow virtual, Rabu (27/1).
Kadir menyatakan rumah sakit tidak boleh menagih biaya ke pasien. Nah, mengapa ada kasus penarikan biaya kepada pasien? Kadir menyebut, penarikan biaya pasien Covid-19 biasanya dilakukan lantaran pasien menginginkan fasilitas lebih.
Pemerintah hanya membayar pengobatan pasien Covid-19 di RS yang ditunjuk pemerintah dan RS swasta yang menjadi rujukan. Pemerintah tidak menanggung pengobatan mandiri RS swasta yang non-rujukan.
"Kemungkinan karena keluarga pasien itu sendiri ingin dapat layanan lebih, sehingga dia naik kelas, misalnya, dari kelas yang ditetapkan pemerintah, kemudian dia minta naik kelas 1 atau VIP," katanya.
Abdul Kadir, meminta seluruh RS memberikan pengobatan sesuai tata laksana klinik buku panduan protokol Covid-19. Di buku itu, tertulis strategi pengobatan yang harus diberikan RS. Misalnya, obat-obat dasar yang harus diberikan, standar antivirus, symptomatic, hingga standar vitamin.
Lalu, apa yang menyebabkan perawatan ICU ditagih biaya? "Kadang-kadang di dalam penanganan-penanganan yang sangat kritis misalnya, melakukan perawatan di ICU, kadang-kadang di situ memang diberikan obat-obat yang sangat mahal [di luar obat yang ditanggung], [dan sudah] dimintakan persetujuan pasien," ujar Kadir dalam talkshow virtual, Rabu (27/1).
"Tentu ini masalah buat kita semua, di sisi lain, pasien ingin sembuh, kemudian diajukan obat-obatan yang sangat mahal, dan itu yang kadang oleh RS-RS dimintakan pembayaran kepada pasien, itu kenapa yang sering terjadi," ucap Kadir.
Hal ini dibenarkan oleh Direktur Utama operator group rumah sakit BUMN Pertamedika, Fathema Djan Rachmat. Fathema mengakui ada obat-obatan untuk pasien kritis yang tidak ditanggung pemerintah, namun cukup ampuh. "Yang memang harganya melampaui dari harga yang kita mendapat pembayaran dari yang diatur, seperti misalnya obat-obatan yang sangat mahal itu adalah obat-obatan monoclonal antibody, itu memang obatnya sangat mahal sekali, yang memerlukan 1 orang perlu 50 ampule, monoclonal antibody memang banyak sekali dipakai dan memberikan hasil yang cukup baik," ujar Fathema dalam kesempatan yang sama.
Ia memastikan pasien maupun keluarga sudah diberitahu sebelumnya oleh pihak RS mengenai pembayaran obat yang tidak ditanggung. Sehingga, pemberian obat dilakukan atas persetujuan keluarga. "Jadi kami memang meminta kepada Kemenkes, kalau obat-obat ini kita bisa ditambahkan dan dibayar Kemenkes, mungkin akan sangat baik sekali," ungkapnya.
"Jadi kita tidak perlu minta persetujuan dari keluarga pasien ketika pasien minta diberikan obat-obatan monoclonal antibody, obat-obat ini memang obat sangat mahal yang melebihi harganya dari harga perawatan 1 hari, malah kadang-kadang [setara] harga perawatan 3 hari," kata Fathema.
