Oleh Rihad pada hari Kamis, 28 Jan 2021 - 09:47:34 WIB
Bagikan Berita ini :

KPK Mulai Periksa Petinggi PDIP Terkait Korupsi Bansos

tscom_news_photo_1611802054.jpeg
Gedung KPK (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menyasar elite di PDIP. Salah satunya anggota Komisi II DPR Ihsan Yunus yang telah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (27/1/2021). Namun, Ihsan tidak datang.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri, Ihsan tidak hadir dalam pemanggilan perdana sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI. "Tidak hadir, rencana pemeriksaan akan dijadwalkan kembali karena surat panggilan belum diterima oleh saksi," ujar Ali kepada wartawan, Rabu (27/1/2021).

KPK beralasan Ihsan Yunus yang Rabu (27/1) ini dipanggil mengaku belum menerima surat panggilan pemeriksaan. "Rencana pemeriksaan akan dijadwalkan kembali karena surat panggilan belum diterima oleh saksi," ujar Ali kepada wartawan melalui keterangan tertulis, Rabu (27/1).

Keterangan Ihsan sangat diperlukan oleh KPK karena posisinya di partai. Sebelum dirotasi ke Komisi II, Ihsan adalah Wakil Ketua Komisi VIII yang membidangi masalah sosial, perempuan dan anak, kebencanaan dan agama. Salah satu mitra kerja Komisi VIII adalah Kementerian Sosial yang ditunjuk menyalurkan bansos selama pandemi.

KPK juga sudah menggeledah orang tua Ihsan di Jalan Raya Hankam Cipayung, Jakarta Timur. Di hari yang sama, penyidik juga menggeledah rumah staf Ihsan di Perum Rose Garden, Jatikramat, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat.

KPK juga telah memeriksa adik Ihsan yaitu Muhammad Rakyan Ikram, sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (Bansos) Covid-19, wilayah Jabodetabek.

Korupsi Brutal

Mantan juru bicara Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhie Massardi menyebut korupsi bantuan sosial yang diduga dilakukan politikus PDI Perjuangan Juliari Peter Batubara dan sejumlah pihak yang terlibat sebagai korupsi brutal. "Tidak ada yang lebih brutal di muka bumi selain korupsi ini," ujar Adhie Massardi di kanal YouTube Bravos Radio Indonesia.

Dikatakannya, uang bansos itu merupakan duit pinjaman dari luar negeri yang nanti harus dibayar oleh rakyat. "Kemudian alasannya kan untuk membantu orang-orang miskin itu, tetapi itu kemudian dirampok. Itu hal yang sangat tercela dalam pergaulan internasional," ujarnya.

Kedua, korupsi bansos ini dinilai di luar akal sehat karena dari sisi perencanaan sudah dikorupsi sekitar 10 - 15 persen. Hal ini terlihat dari sudah mengapungnya nama-nama anggota legislatif yang terlibat di publik.

Kemudian di pelaksanaan dikorupsi lagi, lantas jumlah penerima dari dana bansos di-mark up sehingga ini korupsi dalam korupsi. "Penemuan yang terbaru ini kan juga bansos untuk orang cacat atau difabel itu juga dikorupsi. Makanya susah kita menyebutnya, ini makhluk manusia apa bukan," kata Koordinator Gerakan Indonesia Bersih itu.

tag: #bansos  
Bagikan Berita ini :
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Advertisement
TStrending
#1
Berita

Pasca KLB Demokrat, Maju Kena Mundur Kena

Oleh
pada hari Senin, 08 Mar 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Hotel The Hill, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat malam, ...
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Soroti KLB Demokrat Sumut, Djoko Suyanto: Moeldoko Berikan Contoh yang Kurang Baik

Oleh Bachtiar
pada hari Selasa, 09 Mar 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menko Polhukam) Djoko Suyanto, mengaku prihatin dengan apa yang menimpa partai Demokrat pimpinan Agus ...
Berita

Pakar IT Perbanas Institute Ini Sesalkan Hilangnya Frasa Kewajiban Kerjasama OTT Global Dengan Operator Lokal

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Pakar Teknologi Informasi dari Perbanas Institute, Harya Damar Widiputra menyayangkan hilangnya frasa kewajiban kerjasama untuk para Over The Top (OTT) global dengan ...