JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Perekonomian Indonesia masih bergerak lambat dan belum menunjukkan perbaikan setelah tercebur ke jurang resesi pada kuartal III – 2020 lalu. Akibatnya dunia usaha pun tetap lesu karena daya beli masyarakat masih rendah karena jumlah kasus baru Covid – 19 semakin meningkat.

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad, menyayangkan anggaran bantuan sosial (bansos) tahun 2021 dipangkas menjadi Rp 12 triliun, dari sebelumnya Rp39 triliun di 2020. Karena pemangkasan tersebut membuat ekonomi nasional semakin berat.

“Saya kira ini sudah di-planning-kan dari tahun 2020 kalau bansos diperpanjang. Cuma anggarannya turun hampir separuh lebih, berkurang drastis. Dengan bansos yang semakin berkurang justru tidak bisa tangani dampak Covid – 19,” kata Tauhid Ahmad pada wartawan, Selasa (2/2/2021).

Tauhid mengkritik anggaran bansos yang diberikan nilainya kecil, hanya Rp600.000. Seharusnya, jika pemerintah ingin menggenjot ekonomi pulih di tahun ini, maka anggaran bansos tidak dipangkas dan jumlah bantuannya ditingkatkan.

“Kita harus mengubah sasaran yaitu benar-benar diberikan kepada yang paling membutuhkan misalnya 20 persen warga Indonesia yang benar-benar butuh, jumlahnya bansos harus memadai jangan kecil, misalnya Rp2,5 juta. Sehingga mereka nanti larinya ke konsumsi, tidak ke simpanan,” ungkapnya.

Tauhid menilai hal ini membuktikan bahwa pemberian bansos tidak tepat sasaran. Ketidaktepatan tersebut membuat penerima bansos tidak digunakan untuk membeli kebutuhan (konsumsi) melainkan ditabung di bank atau dana pihak ketiga.

“Di situasi ini mereka tahu dan berjaga-jaga, dengan menyimpan uangnya di dana pihak ketiga, biasanya short term ditabungan ada juga yang deposito. Artinya mereka suatu saat akan menggunakan kembali. Coba lihat di data Bank Indonesia (BI), semakin tinggi tingkat pendapatan maka semakin tinggi perubahan dana simpanannya,” ungkapnya.

Menurut Tauhid, proses pemulihan sektor ekonomi tidak akan berjalan baik, karena angka kasus Covid -19 masih tinggi.