Oleh Sahlan Ake pada hari Rabu, 03 Feb 2021 - 13:03:08 WIB
Bagikan Berita ini :

Asing Biayai Pusat Data Nasional, TB Hasanuddin: Sangat Riskan!

tscom_news_photo_1612332188.jpg
TB Hasanuddin (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menilai pembiayaan pusat data nasional oleh pihak asing sangat beresiko tinggi.

Meski ada jaminan dari Kementerian Kominfo, namun politisi PDI Perjuangan ini memandang hal tersebut berbahaya bagi keamanan NKRI.

"Ini sangat riskan. Pusat data nasional yang menyimpan seluruh data negara , dibiayai asing, bagaimana bila data-data tersebut disalahgunakan untuk kepentingan negara lain. Ini sangat riskan bagi keamanan dan keselamatan negara kita," ujar Hasanuddin saat dihubungi, Rabu (3/2/2021).

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DPR RI dengan Menteri Kominfo, Senin (1/2), Hasanuddin mempertanyakan mengapa pengelolaan Pusat Data Nasional tak dibiayai oleh APBN saja.

Selain itu, kata Hasanuddin, Indonesia juga memiliki Pusat Data atau Data Centre di tiap Kementerian sehingga dapat digabungkan, kemudian menunjuk kementrian yang mengelolanya.

Sebelumnya, Menteri Kominfo, Johnny Plate menyebutkan jika pemerintah Perancis sedang melakukan pembicaraan dengan sejumlah pemangku kepentingan tanah air menyoal pembiayaan tersebut.

"Pemerintah Perancis sedang melakukan pembicaraan pembiayaannya dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, Kominfo tidak mengambil bagian di dalamnya karena itu domain Bappenas dan Kementerian Keuangan," kata Johnny dalam Rapat Kerja dengan Komisi I, Senin (1/2).

Proses pembiayaan tidak dilakukan melalui APBN karena menurut Johnny masih ada pemanfaatan fiskal nasional untuk kepentingan lain selain masih dapat bantuan pembiayaan luar negeri.

tag: #tb-hasanuddin  #pdip  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa x Teropong Senayan : Qurban
advertisement
TS.com Vacancy: Marketing
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Lainnya
Berita

Bagi Yang Masih Bingung, Inilah Pedoman Pengenaan Pasal Karet di UU ITE

Oleh Rihad
pada hari Wednesday, 23 Jun 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Pemerintah telah menerbitkan pedoman implementasi pasal tertentu dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dikenal sebagai pasal ...
Berita

Soal Wacana Revisi PP 109/2012, Kementan Berharap Kementerian Terkait Mempertimbangkan Kembali

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Kementerian Pertanian menyatakan wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau ...