JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Menko Polhukam Mahfud Md merespon pernyataan Wakil Presiden ke – 10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) yang mempertanyakan bagaimana caranya agar masyarakat bisa mengkritik pemerintah tanpa harus dipanggil polisi. Mahfud Md menganggap pernyataan tersebut sebagai ekspresi dilema.

“Pertanyaan Pak JK tentang Bagaimana menyampaikan kritik agar tak dipanggil Polisi harus dipahami sebagai pertanyaan biasa yang dihadapi Pemerintah biasa yang dihadapi Pemerintah sejak dulu, saat Pak JK jadi Wapres sekalipun. Sejak dulu jika ada orang mengkritik sering ada yang melaporkan ke polisi dan polisi wajib merespons,” ungkap Mahfud Md dalam cuitan di Twitternya, Senin (15/2/2021).

Menurut Mahfud, sebagai negara demokrasi pemerintah terbuka terhadap kritik. Warga pun bebas melapor ke polisi jika ada suara kritis. Sebab, menurutnya laporan ke polisi terhadap suatu kritik bukan dilakukan oleh pemerintah.

Selain itu Mahfud juga menyinggung laporan salah satu keluarga JK ke polisi terkait pencemaran nama baik. Laporan yang dimaksud dilakukan oleh putri JK, Musjwira Jusuf Kalla di gedung Bareskrim Polri Jakarta pada beberapa waktu lalu.

Laporan ditujukan kepada Mantan politikus Partai Demokrat Fferdinand Hutahaeandan Rudi S. Kamri yang terkait dengan kicauannya menuding bahwa JK terlibat dalam kepulangan pimpinan FPI Rizieq Shihab ke Indonesia.

“Apalagi baru-baru ini juga keluarga pak JK melaporkan Ferdinand Hutahaean dan, Rusli Kamri, dan cawalkot Makassar ke polisi karena dugaan tudingan main politiknya pak JK. Laporan ke polisi itu dilakukan oleh warga negara terhadap warga negara. Jadi pernyataan pak JK adalah ekspresi dilema kita,” katanya.