Oleh Aditya AF pada hari Minggu, 28 Feb 2021 - 09:31:59 WIB
Bagikan Berita ini :

Soal Kerumunan Jokowi, DPRD NTT : Bukan Diatur, Itu Spontanitas

tscom_news_photo_1614468062.jpeg
Kerumunan massa pada kunjungan saat Presiden Jokowi di NTT menjadi ujian kapolri dalam penegakan hukum yang presisi seperti janjinya. (Sumber foto : Ist)

JAKARTA ( TEROPONG SENAYAN ) -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT) Emilia Nomleni menilai kerumunan Presiden Jokowi dan warga di Kota Maumere, Kabupaten Sikka merupakan reaksi spontanitas warga. Menurutnya, itu membuktikan kerinduan dan kecintaan masyarakat NTT atas sosok Presiden Jokowi

"Kerumunan warga di Maumere saat kunjungan Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu itu bukan diatur, tetapi karena reaksi spontanitas dari warga setempat yang rindu akan kehadiran seorang pemimpin negara," katanya, Sabtu (27/2/21) dikutip dari Antara.

Menurut dia, kedatangan Presiden Jokowi ke daerah itu merupakan hal yang sangat dinanti-nantikan oleh warga di daerah itu. Apalagi, kata dia, sudah dua kali ditunda kedatangannya. Bagi masyarakat di Maumere dan Sumba, mulai dari Sumba Barat Daya, Sumba Barat, dan Sumba Tengah, kedatangan seorang pemimpin negara seperti Presiden Jokowi adalah hal yang patut dibanggakan.

"Kita memahami kondisi masyarakat dengan adanya Covid-19, tetapi tentunya Presiden dengan adanya Covid-19 ini tidak mungkin berhenti bekerja atau duduk-duduk saja, sebab ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum menyelesaikan tugasnya," ujar dia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD NTT, Inche Sayunna mengatakan bahwa kejadian kerumunan di Maumere dan juga beberapa video di Sumba yang menunjukkan anggota paspampres jatuh akibat didorong oleh ibu-ibu, di luar dari dugaan aparat keamanan.

"Kejadian itu sebenarnya spontanitas warga berada di luar dugaan aparat. Dari video-video yang beredar kita lihat sendiri bagaimana aparat tidak bisa membendung warga yang ingin sekali melihat langsung Presiden Joko Widodo," katanya.

Politikus Golkar itu menambahkan bahwa jika berbicara soal protokol kesehatan memang melanggar. Tetapi, menurut dia, setiap orang harus melihat konteksnya bahwa kerumunan itu terjadi bukan disengaja.

"Jadi tidak ada orang yang menggerakkan untuk berkerumun dan tentu saja ini bukan salah pemda atau aparatnya yang tidak bisa mengatur warga, tetapi ini karena spontanitas warga," ujar dia lagi.

tag: #jokowi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Banner Ramadhan Ir. Ali Wongso Sinaga
advertisement
Banner Ramadhan H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
advertisement
Dompet Dhuafa: Sedekah Yatim
advertisement
Banner Ramadhan Mohamad Hekal, MBA
advertisement
Banner Ramadhan Sartono Hutomo, SE, MM
advertisement
Dompet Dhuafa: Parsel Ramadan
advertisement
Dompet Dhuafa: Zakat Fitrah
advertisement
Domper Dhuafa: Sedekah Quran
advertisement
Lainnya
Berita

Perempuan Berperan Besar Menjaga Ketahanan Keluarga Menghadapi Pandemi Covid-19

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 16 Apr 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pandemi covid -19 telah berdampak besar bagi kehidupan masyarakat, yang langsung dirasakan setiap keluarga terutama dibidang kesehatan, ekonomi, pendidikan dan sosial ...
Berita

Jokowi Targetkan Pertumbuhan 7 Persen, Marwan Cik Asan: Pemerintah Terlalu Optimis

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Target pertumbuhan ekonomi Indonesa melebihi 7 persen pada kuartal II 2021 dinilai anggota Komisi XI Marwan Cik Asan akan sangat berat. Dalam hal ini, jangan sampai ...