Berita
Oleh Yoga pada hari Tuesday, 02 Mar 2021 - 16:30:00 WIB
Bagikan Berita ini :

PKS : Pemerintah Harus Kelola Pertambangan Nikel Untuk Kemakmuran Rakyat Banyak

tscom_news_photo_1614667337.jpeg
Pertambangan Nikel (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- CEO Tesla Elon Musk telah meminta pemasok Nikel untuk menambang lebih banyak logam bumi untuk produksi baterai kendaraan listriknya dan siap memberi kontrak “raksasa” jika memenuhi standard yang diminta.

Tesla menjanjikan kontrak besar untuk jangka waktu yang lama kepada siapa saja jika dapat menambang nikel secara efisien dan dengan cara yang sensitif terhadap lingkungan.

"Jadi semoga, pesan ini sampai ke semua perusahaan pertambangan, ” kata Elon Musk dalam twitnya.

Seiring pernyataan tersebut diperkirakan permintaan Nikel untuk keperluan industri mobil listrik akan meningkat. Indonesia sebagai negara dengan cadangan Nikel terbesar di dunia harus memanfaatkan kesempatan ini agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Meski begitu dalam pelaksanaan penambangan nikel perlu langkah-langkah bijak agar kelestarian lingkungan tetap terjaga. Jangan sampai penambangan yang dilakukan saat ini menyisakan masalah lingkungan di kemudian hari.

Demikian pandangan Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto terkait optimalisasi penambangan Nikel untuk pemenuhan kebutuhan pasar dunia.

"Pemerintah harus kelola penambangan dan pengolahan Nikel agar semakin efisien dan ramah lingkungan. Selain aspek pengelolaan lingkungan tambang, pembuangan limbah Nikel ke laut harus menjadi perhatian pemerintah. Ini penting, bukan hanya dalam rangka menangkap peluang pasar perdagangan Nikel, namun juga bagi sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat atas pengelolaan SDA ini," tegas Mulyanto, pada wartawan, Selasa (2/3/2021).

Mulyanto menambahkan sumber daya Nikel yang besar, yang terkandung di dalam bumi Indonesia, ini harus dikelola secara efisien agar dapat memberi nilai tambah lebih tinggi. Sehingga dapat mendatangkan multiflyer effect terhadap pembangunan nasional yang semakin besar pula.

Meski begitu Mulyanto minta Pemerintah membuat perencanaan dan aturan yang ketat terkait pengelolaan Nikel ini. Jangan sampai SDA yang dimiliki ini habis dieksploitasi tapi tidak memberi manfaat bagi kemakmuran rakyat banyak.

Pemerintah harus menjamin booming Nikel ini mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat. Bukan hanya mensejahterakan segelintir pengusaha smelter. Apalagi jika malah mendatangkan kerusakan lingkungan.

"Kita harus eman-eman kekayaan alam kita untuk memakmurkan masyarakat. Bukan malah menyisakan lingkungan rusak dan laut yang tercemar, yang pada gilirannya hanya akan menyengsarakan rakyat," ungkapnya.

Menurut data Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2019 mencatat bahwa Indonesia rupanya negara produsen dan penyumbang kebutuhan Nikel terbesar dunia. Dari total produksi Nikel dunia yang berjumlah 2,668 juta ton Ni, Indonesia ternyata menyumbang sekitar 800 ribu ton Ni dalam kurun waktu sepanjang tahun 2019.

Jumlah tersebut secara otomatis menobatkan Indonesia sebagai negara produsen bijih Nikel terbesar di dunia. Disusul oleh Filipina dengan jumlah 420.000 ton Ni, Rusia 270.000 ton Ni, dan Caledonia 220.000 ton Ni.

Sumber daya dan cadangan Nikel yang dimiliki Indonesia pun masih cukup tinggi. Tercatat hingga Juli 2020, total neraca sumber daya bijih Nikel Indonesia mencapai 11,88 miliar ton, sedangkan total sumber daya logam nikel sebesar 174 juta ton. Sumber daya ini tersebar di tiga provinsi yaitu di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku utara.

tag: #nikel  #dpr  #pks  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...
Berita

DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi UU

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan dilakukan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-14, di ...