JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersikukuh ingin menjual saham di PT Delta Djakarta. Hal itu lantaran Pemprov DKI tidak ingin lagi memiliki saham di perusahaan produsen minuman keras tersebut. Hanya saja, keinginan tersebut belum mendapat persetujuan DPRD DKI Jakarta.
Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, PT Delta Djakarta tidak pernah mendapatkan hibah dari Pemprov DKI. Justru perusahaan dengan emiten saham DLTA tersebut keberadaanya menguntungkan Pemprov DKI karena selalu membagikan dividen.
Pras menjelaskan, PT Delta Djakarta dibentuk agar pemerintah daerah (pemda) dapat memantau tingkat konsumsi minuman keras (miras) di masyarakat hingga di tingkat RT/RW.
Menurut Pras, keberadaanPT Delta Djakarta bukanlah sebuah masalah bagi Pemprov DKI. Dia pun meminta agar PT Delta Djakarta tidak dikaitkan terus dengan agama tertentu sebagai alasan untuk menjual saham.
Pras juga mempertanyakan alasan Pemprov DKI yang kembali mencoba menjual saham perusahaan tersebut. Dia menilai, justru badan usaha milik daerah (BUMD) yang tidak mampu menghasilkan keuntungan, yang sebaiknya dihapuskan atau dijual. Bukan saham PT Delta Djakarta yang menguntungkan, malah ingin dijual Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan.
"Nah, masalahnya apa? Kalau saya, kalau ada kebijakan eksekutif seperti itu (menjual saham), mana BUMD-BUMD yang tidak mampu, itu dicabut. Ini (PT Delta Djakarta)enggakada salahnya," jelas Pras.
Dia malah balik bertanya, mengapa Pemprov DKI ingin menjual saham perusahaan yang menguntungkan. Padaha, Pras menilai, pendapatan dari perusahaan tersebut dapat digunakan untuk pembangunan di Ibu Kota, seperti membuat ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA).
Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), saham PT Delta Djakarta mayoritas dimiliki San Miguel Malaysia (58,33 persen), Pemprov DKI (26,25 persen), dan publik (15,42 persen). Pada 2020, aset perusahaan diperkirakan mencapai Rp 1,45 triliun. Dividen yang masuk ke kas Pemprov DKI dari saham PT Delta Djakarta rata-rata Rp 38 miliar per tahun.
Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria mengatakan, rencana Pemprov DKI menjual saham PT Delta Djakarta masih terkendala persetujuan dewan. Meski begitu, Ariza menegaskan, Pemprov DKI tetap pada keputusan semula untuk melepas semua saham di perusahaan bir tersebut. Langkah itu juga sebagai perwujudan salah satu janji Gubernur Anies kala kampanye pilkada 2017, saat berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno.
Dia mengatakan, pelepasan saham milik Pemprov DKI tidak bisa diputuskan sepihak. "Prosesnya tidak seperti menjual barang sendiri, ada prosesnya, ada tahapannya, di antaranya harus mendapat persetujuan dari DPRD Provinsi DKI Jakarta," kata Riza.
Riza menerangkan, Pemprov DKI terus mengajukan dan meminta persetujuan dari dewan agar penjualan saham bisa diterima. Sayangnya, dia menambahkan, DPRD belum juga memberikan izin penjualan saham tersebut.
Dia mengaku, tidak mengetahui secara pasti sudah berapa kali eksekutif mengajukan penjualan saham PT Delta Djakarta ke legislatif. Riza hanya menyebut, saat ini Pemprov DKI terus menjalin komunikasi dengan DPRD agar penjualan saham perusahaan terbuka itu bisa terlaksana. Dia juga menyebut, proses pelepasan saham juga membutuhkan waktu, tidak bisa langsung dieksekusi.
"Kami sudah sepakat di eksekutif menjual saham tersebut kepada publik. Namun demikian, harus mendapatkan persetujuan teman-teman DPRD. Kami menunggu respons teman-teman DPRD," tutur ketua DPD Partai Gerindra DKI tersebut.
Sebelumnya, Gubernur Anies tidak masalah dengan konsekuensi Pemprov DKI Jakarta tidak akan lagi menerima dividen dari perusahaan bir jika ingin menjual saham di PT Delta. Anies mengatakan keputusan tersebut telah diputuskan secara bulat oleh Pemprov DKI Jakarta.
Hanya saja, ia mengakui, dewan belum memberi persetujuan. "Tahun depan mudah-mudahan sudah nggak ada lagi (dividen Delta Jakarta di APBD DKI Jakarta)," ujar Anies, di Jakarta, 16 Agustus 2019.
