Oleh Yoga pada hari Rabu, 03 Mar 2021 - 11:14:00 WIB
Bagikan Berita ini :

Perpres Investasi Miras Dicabut, Fahira Idris: Sekarang Fokus ke RUU Miras

tscom_news_photo_1614743469.jpg
Fahira Idris DPR RI (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Setelah penolakan izin investasi minuman keras (miras) meluas, akhirnya Pemerintah memutuskan untuk mencabut aturan mengenai investasi industri minuman keras yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Kebijakan ini dinilai tepat, bukan hanya karena mendapat penolakan luas tetapi juga karena izin investasi industri miras tidak sesuai dengan semangat dan tujuan dari RUU Larangan Minuman Beralkohol (LMB) yang saat ini ada di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Anggota DPD RI Fahira Idris menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah yang sudah bersedia mendengar masukan dari berbagai kelompok masyarakat yang keberatan atas lampiran perpres pembukaan investasi baru industri minuman keras. Namun, pencabutan ini idealnya dilanjutkan dengan ikhtiar lain dari Pemerintah bersama DPR untuk segera melakukan pembahasan RUU LMB. Pembahasan RUU ini mendesak mengingat walau sudah 75 tahun merdeka, Indonesia sama sekali belum memiliki aturan tegas soal produksi, distribusi, dan konsumsi miras setingkat undang-undang yang berlaku nasional. Padahal hampir semua negara memiliki aturan yang tegas soal miras.

“Semoga baik Pemerintah dan DPR punya political will yang kuat untuk membahas dan mengesahkan RUU soal miras. Saya juga berharap berbagai kelompok masyarakat terutama para pemuka agama, organisasi keagamaan, dan berbagai ormas serta tentu masyarakat luas yang kemarin ikut menyuarakan penolakan investasi industri miras, saat ini juga menyuarakan agar RUU soal miras segera dibahas dan disahkan,” ujar Fahira Idris, Rabu (3/3/21).

Walau sejak 2013 RUU LMB ini selalu masuk prolegnas dan sempat dibahas, tetapi selalu gagal. Akibatnya, monitoring dan pengawasan terhadap produksi, distribusi dan konsumsi alkohol di Indonesia masih sangat kritis dan perlu untuk ditingkatkan. Menurut Fahira, ketiadaan aturan setingkat undang-undang soal miras selama 75 tahun Indonesia merdeka sangat mengherankan.

Salah satu contoh sederhana dari ketiadaan aturan tegas soal miras selama 75 tahun ini adalah soal sanksi. Selama ini pelanggaran miras hanya dijerat dengan tindak pidana ringan sehingga tidak ada efek jera bagi yang melanggarnya. Akibatnyaangka pelanggarannya semakin masif saja. Misalnya saja, kalau merujuk kepada Pasal 492 ayat 1 KUHP, pemabuk yang mengganggu ketertiban umum, merintangi lalu lintas atau mengancam orang lain hanya diancam kurungan penjara paling lama enam hari dan pidana denda paling banyak Rp375.

"Mau sampai kapan sanksi hukum yang tidak rasional seperti terus kita pertahankan. Miras ini persoalan serius dan berpotensi menjadi ancaman karena mempunyai dampak sosial. Oleh karena itu kita butuh undang-undang yang mengaturnya,” ungkapnya.

tag: #miras  #dpr  #perpres-jokowi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Banner Ramadhan Ir. Ali Wongso Sinaga
advertisement
Banner Ramadhan H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
advertisement
Dompet Dhuafa: Sedekah Yatim
advertisement
Banner Ramadhan Mohamad Hekal, MBA
advertisement
Banner Ramadhan Sartono Hutomo, SE, MM
advertisement
Dompet Dhuafa: Parsel Ramadan
advertisement
Dompet Dhuafa: Zakat Fitrah
advertisement
Domper Dhuafa: Sedekah Quran
advertisement
Lainnya
Berita

Perempuan Berperan Besar Menjaga Ketahanan Keluarga Menghadapi Pandemi Covid-19

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 16 Apr 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pandemi covid -19 telah berdampak besar bagi kehidupan masyarakat, yang langsung dirasakan setiap keluarga terutama dibidang kesehatan, ekonomi, pendidikan dan sosial ...
Berita

Jokowi Targetkan Pertumbuhan 7 Persen, Marwan Cik Asan: Pemerintah Terlalu Optimis

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Target pertumbuhan ekonomi Indonesa melebihi 7 persen pada kuartal II 2021 dinilai anggota Komisi XI Marwan Cik Asan akan sangat berat. Dalam hal ini, jangan sampai ...