JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Lucy Kurniasari mengatakan, Penanganan Covid-19 setahun terakhir ini di Indonesia tidak maksimal. Pemerintah masih terkesan lebih condong pada penanganan ekonomi daripada kesehatan.

Menurut Lucy hal tersebut terlihat dari penunjukan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 kepada Menko Ekonomi Airlangga Hartanto. Sementara posisi Menteri Kesehatan tidak banyak diberi peran dalam penanganan Covid-19. Alokasi anggaran untuk bidang kesehatan juga tidak sebesar bidang ekonomi. Ini menguatkan penilaian pemerintah menomorduakan pendekatan kesehatan dalam penanganan Covid-19.

“Walaupun harus diakui, khusus penanganan vaksinasi, Menteri Kesehatan diberi peran. Hanya saja data warga yang akan divaksin dinilai tidak akurat,” tandasnya, Rabu (3/3/21).

Selain itu, Lucy juga mengatakan bahwa Menteri Kesehatan tidak diberi peran yang memadai dalam menentukan jenis vaksin yang akan digunakan. Anehnya malah Kementerian BUMN dan Kementerian Luar Negeri yang berperan besar dalam pembelian vaksin.

“Vaksin yang digunakan paling banyak produk Sinovax yang efektifasnya paling rendah diantara vaksin produk lainnya. Karena itu, dikhawatirkan vaksinasi secara nasional tidak akan berjalan efektif. Apalagi dari info yang saya terima, banyak tenaga kesehatan yang setelah divaksin dua kali justru terpapar Covid-19. Hal ini membuat kita sedikit pesimis dengan hasil vaksin produk Sinovax,” ungkapnya.

Kekhawatiran itu akan semakin besar dengan masuknya mutasi virus Covid-19 yang baru (B.11.7) di Indonesia. Lucy merasa sangat pesimis vaksin Sinovax efektif mengatasi mutasi virus Covid-19.

“Saya berharap, penanganan Covid-19 jangan terlalu profit oriented. Kesan itu harus dihilangkan agar masyarakat menilai pemerintah memang sungguh-sungguh dalam penangan Covid-19,” harapnya.