Oleh Bachtiar pada hari Senin, 22 Mar 2021 - 15:40:11 WIB
Bagikan Berita ini :

Soal Desain Pemilu, Fraksi Demokrat: Pemerintah Harus Lindungi Kebebasan Masyarakat

tscom_news_photo_1616402411.jpg
Anwar Hafid Politikus Demokrat (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Kapoksi Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Anwar Hafid menilai, sebuah desain pemilu yang ideal setidaknya harus mampu menghadirkan tiga hal yang esensial.

Hal tersebut disampaikan oleh Anwar Hafid saat memberikan pandanganya soal pelaksanaan pemilu yang harus diperbaiki di Indonesia.

"Dilaksanakan dengan prinsip yang Demokratis dimana setiap elemen kekuatan politik diberikan ruang yang sama untuk dipilih dan memilih. Serta memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat seluas-luasnya," kata Anwar Hafid, Senin, (22/3/2021).

Politikus Demokrat ini juga mengatakan, dalam pelaksanaan pemilu, pemerintah juga harus mampu melindungi kebebasan dan kesempatan bagi warga negara untuk memilih dan mempelajari setiap pilihan mereka dalam hal ini tansparansi proses pemilu.

"Jadi ketiga hal ini yang mesti dijabarkan oleh penyelenggara mulai dari tahapan verifikasi pemilih, penetapan pemilih dan jadwal pemilihan serta kemungkinan yang akan muncul dari keserentakan pemilu itu sendiri," tandasnya.

tag: #uu-pemilu  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Lainnya
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...
Berita

DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi UU

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan dilakukan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-14, di ...