Oleh Yoga pada hari Selasa, 23 Mar 2021 - 15:48:20 WIB
Bagikan Berita ini :

Kemenkumham dan KPK Menindaklanjuti Kerja Sama Pembangunan Zona Integritas

tscom_news_photo_1616488421.jpg
Razilu - Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM (Sumber foto : TeropongSenayan.Com)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Itjen Kemenkumham) sukses menggelar kegiatan Deklarasi Janji Kinerja dan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Itjen Kemenkumham.

Pembangunan Zona Integritas (ZI) telah menjadi komitmen Kementerian Hukum dan HAM. Kali ini, jajaran unit Inspektorat Jenderal (Itjen) mendeklarasikan janji kinerja dan pencanangan pembangunan ZI untuk mewujudkan pelayanan yang berintegritas.

Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang ekonomi, Razilu, hari ini Selasa (23/3/2021) datang ke KPK untuk membahas lebih lanjut mengenai Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam pembangunan Zona Integritas tersebut.

"Hari ini hanya menindaklanjuti kerjasama Zona Integritas yang sudah ditandatangani," tandasnya pada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Selasa (23/3/2021).

Menurutnya pembangunan Zona Integritas penting agar pemerintah bebas dari korupsi. Usaha pemerintah untuk memberantas korupsi telah lama dikerjakan sejak Indonesia meratifikasi konvensi PBB Anti Korupsi pada tahun 2006.

Perjanjian Kerja Sama ini yang nantinya akan menghasilkan keberhasilan mengenai penanganan korupsi bahwa terletak pada pencegahan bukan pada jumlah penindakan. Proses pencegahan inilah yang dilakukan oleh Itjen Kemenkumham melalui pembangunan ZI.

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini merupakan wujud nyata komitmen Itjen dan KPK dalam mendukung pelayanan masyarakat yang akuntabel dan bebas dari korupsi. Penguatan pengaduan dilakukan melalui Whistle Blowing System (WBS) terintegrasi antara Itjen dan KPK.

Deputi Bidang Informasi dan Data KPK, Mochamad Hadiyana mengatakan bahwa WBS menjamin kerahasiaan pelapor atau pemberi pengaduan.

"Prinsip WBS mengedepankan kerahasiaan dan profesionalitas. Pelapor mengadukan dugaan kecurangan secara anonim," tukas Hadiyana.

Adapun koordinasi antara Itjen dan KPK telah dilaksanakan sejak November 2020, hingga penandatangan PKS hari ini yang dilakukan dalam kegiatan Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Jenderal Kemenkumham.

tag: #kpk  #kemenkumham  #korupsi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
TS.com Vacancy: Marketing
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: I Nyoman Parta
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: Adies Kadir
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
advertisement
Banner Idul Fitri 1442H: Ali Wongso Sinaga
advertisement
Dompet Dhuafa: Zakat Fitrah
advertisement
Domper Dhuafa: Sedekah Quran
advertisement
Lainnya
Berita

Dihadiri Jokowi, Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Hari Ini

Oleh Sahlan Ake
pada hari Selasa, 18 Mei 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pelaksanaan program Vaksinasi Gotong Royong akan dimulai pada Selasa (18/5/2021). Terdapat 19 perusahaan yang akan memulai program vaksinasi tahap pertama pada hari ...
Berita

Bamsoet dan Ketua Parlemen Turki Minta PBB Keluarkan Resolusi Hentikan Agresi Israel ke Palestina

BALI (TEROPONGSENAYAN) --Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Ketua Parlemen Turki H.E. Mr. Mustafa Sentop berkomunikasi melalui sambungan telepon, membahas kondisi terkini di Israel dan ...